Malang Raya

Disarankan Berhenti Sejenak, Kejaksaan Tegaskan Tetap Proses Kasus Aset Pemkot Malang

pembuktian klaim kepemilikan nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan, proses hukum akan terus berjalan

Disarankan Berhenti Sejenak, Kejaksaan Tegaskan Tetap Proses Kasus Aset Pemkot Malang
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Kajari Kota Malang Amran Lakoni. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang tidak ambil pusing terkait permintaan seorang pengacara, Abdul Wahab Adhinegoro, agar pengusutan kasus aset Pemkot Malang dihentikan sementara.

Wahab adalah pengacara Leonardo Wiebowo Soegio, kuasa jual dari Yohanes Susilo Agung, pihak yang mengklaim kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 1607.

Kajari Kota Malang, Amran Lakoni mengatakan jika permintaan itu boleh saja diutarakan oleh pengacara. Namun ia memastikan kalau proses hukum yang saat ini tengah berjalan tetap diproses.

"Aset minta dihentikan, ya ga papa, biarkan saja. Kan mereka punya hak untuk bicara. Kita hanya menjalani. Ya silahkan saja, namanya orang minta tidak papa," kata Amran, Jumat (27/7/2018).

Amran mengatakan, pembuktian klaim kepemilikan nanti bisa dibuktikan di pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan, proses hukum akan terus berjalan.

"Pembuktian di pengadilan. Kalau saat ini konsen kami bukan tentang punya bukti atau tidak. Yang jelas, proses kami lanjutkan," ujarnya.

Namun begitu, Amran belum bisa memberikan informasi terkait nama-nama tersangka yang akan ditetapkan. Ia hanya mengatakan kalau Kejari sudah mengantongi calon nama-nama tersangka dalam kasus dugaan pelepasan aset milik Pemkot Malang.

Wahab sebelumnya meminta agar Kejari tidak melanjutkan proses penyidikan kasus aset karena masih ada perkara perdata pada aset yang dipersoalkan. Wahab berpedoman pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 1956.

Dalam peraturan itu berbunyi apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

“Maka perkara pidana harus berhenti dulu, menunggu perkara perdata putusan. Berdasar itu, kami menghimbau agar Kejari menghentikan dulu proses penyidikan ini,” papar Wahab.

Bahkan klien Wahab juga mengguat Pemkot Malang karena mereka merasa kepemilikan lahan di Jl BS Riadi, Kelurahan Oro-oro Dowo bukanlah milik Pemkot.

Dalam kasus ini, Kejari Kota Malang telah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Bahkan ada seorang saksi yang disebut jaksa sebagai saksi istimewa meninggal dunia karena diduga bunuh diri.

Penulis: Benni Indo
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved