Malang Raya

Tim Penilai Juru Pengairan Nasional Turun ke Kabupaten Malang

Kementerian Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) kirim Tim Penilai Juru Pengairan Tingkat Nasional Ke Kabupaten Malang.

Tim Penilai Juru Pengairan Nasional Turun ke Kabupaten Malang
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Bupati Malang, H Rendra Kresna saat menerima tim penilai juru pengairan tingkat nasional Kementerian PU Sumberdaya Air, Jumat (10/8/2018). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Kementerian Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) kirim Tim Penilai Juru Pengairan Tingkat Nasional Ke Kabupaten Malang. Tim Penilai tersebut akan melihat secara langsung kondisi sistem pengairan yang masuk dalam kategori lomba tingkat nasional di Kabupaten Malang.

Bupati Malang, H Rendra Kresna mengatakan, kedatangan tim Penilai juga sebagai rangkaian penilaian terhadap salah satu petugas juru asal UPT Singosari, Wahyudi, yang sukses melaju ke lomba tingkat nasional tersebut mewakili Jawa Timur.

Ini setelah Wahyudi tercatat turut mengantarkan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Malang berhasil meraih juara I Lomba Pemilihan Petugas Operator dan Pengatur Jaringan Irigasi Teladan Tingkat Juru SDA Provinsi Jawa Timur.

"Tentunya ini suatu prestasi tersendiri dari petugas juru pengairan Kabupaten Malang bisa maju dalam kompetisi tingkat nasional setelah juara tingkat Provinsi Jatim," kata Rendra Kresna usai menerima tim Penilai Kementerian PU SDA, Jumat (10/8/2018).

Dijelaskan Rendra, tujuan dari lomba itu sendiri dimaksudkan untuk mendorong kompetensi dan memberikan apresiasi kinerja kepada petugas operator irigasi. Di samping itu, lomba juga dilakukan untuk membina dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang menangani kegiatan operator irigasi di Indonesia.

Dikatakan Rendra, Dinas PU SDA sesuai Permen PU bertugas menangani bidang keirigasian dengan wilayahnya Kabupaten Malang ada di tingkat sekunder. Dan sesuai Permen, tingkat kwarter dan tersier merupakan wilayahnya petani.

Namun, betapa sulitnya kalau soal Irigasi pengairan tersebut diserahkan dan dibebankan sepenuhnya kepada petani. Ini dikarenakan petani saat ini bebannya sudah cukup berat sehingga tidak mungkin diminta mengurus Irigasi pengairan sendiri.

Terutama bila harus membangun saluran Irigasi dan sebagainya tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi para petani. Maka dari itu, Pemkab Malang telah mengusulkan agar Pemerintah Pusat meninjau kembali Peraturan Menteri (Permen) terkait tanggung jawab di bidang keirigasian.

"Pemerintah Pusat itu tanggung jawabnya di tingkat saluran utama seperti sungai, kalau tingkat Provinsi tanggung jawab di irigasi tersier, dan kalau Kabupaten tanggung jawab ada di irigasi primernya. Jadi Pemkab tidak bisa masuk ke wilayah irigasi tingkat lain yang bukan tugasnya. Itu yang seringkali menyulitkan dalam menata irigasi pertanian di daerah," tutur Rendra Kresna.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help