Malang Raya

Masyarakat Kota Batu Diminta Aktif Awasi Dana Kampanye

Selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu, peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengawasi dana kampanye

Masyarakat Kota Batu Diminta Aktif Awasi Dana Kampanye
SURYAMALANG.COM/Sany Eka Putri
Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Mardiono, saat menjelaskan dana kampanye dalam Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019, di Hotel Purnama, Kamis (13/9/2018). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu, peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengawasi dana kampanye. Komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum, Mardiono mengatakan, apabila terkait dana kampanye merupakan hal yang sensitif.

Peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan karena yang mengetahui di lapangan ialah masyarakat.

"Selama berjalannya kampanye yang dimulai 23 September ini, kami memang membutuhkan masyarakat," kata Mardiono saat dijumpai Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019, di Hotel Purnama, Kamis (13/9/2018).

Tapi biasanya masyarakat inikan tidak mau melaporkan karena persyaratan yang ribet. Seperti mencantumkan identitas lengkap, bukti yang kuat, serta penjelasan terkait bukti yang ditemukan.

Menurutnya masyarakat ini tidak perlu khawatir jika kesulitan membantu untuk melaporkan adanya temuan saat kampanye. "Pihak KPU, Bawaslu, dan yang bersangkutan pasti membantu. Asal dari pelapor juga mau terbuka," ujar dia.

Selain itu, KPU Kota Batu juga mengimbau peserta Pemilu 2019 untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK), paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye yakni 22 September 2018.

Mardiono mengatakan, jika terlambat, peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa pembatalan keikutsertaannya sebagai peserta pemilu. Sanksi tersebut berlaku bagi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD.

"Kalau tidak mengumpulkan lebih dari tanggal 23 (September), dibatalkan sebagai peserta pemilu. Untuk DPR, dan DPD," imbuhnya.

Lantaran laporan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD dibuat oleh parpol, maka jika LADK terlambat diserahkan, seluruh caleg parpol di satu tingkatan itulah yang dibatalkan keikutsertaannya.

Ketua Bawaslu Kota Batu Abdurrachman menambahkan pengawasan kampanye ini juga menjadi perhatiannya. Karena berkaca pada sebelumnya peran masyarakat sangat dibutuhkan.

"Jika ada masyarakat yang menemukan atau mengetahui salah satu caleg dari parpol A, kampanye besar-besaran tetapi anggaran yang dilaporkan sedikit, itu bisa jadi pengawasan kami," ujar dia.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help