Surabaya

MA Batalkan Permenhub No 108 Tahun 2017, Dishub Jatim Masih Berniat Atur Kuota Taksi Online

Kami akan undang khusus para driver online di Jatim bahwa mereka perlu diatur juga agar tidak bergesekan dengan taksi konvensional

MA Batalkan Permenhub No 108 Tahun 2017, Dishub Jatim Masih Berniat Atur Kuota Taksi Online
SURYAMALANG.COM/Faiq Nuraini
Beberapa sopir taksi online menunjukkan spanduk tuntutan alam aksinya, Senin (29/1/2018) 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Fattah Yasin, akan mengundang driver online untuk menyikapi pembatalan Permenhub Nomor 108/2017. Meski demikian, seusai Pergub bahwa kuota taksi online di Jatim tetap dibatasi. 

"Kami akan undang khusus para driver online di Jatim bahwa mereka perlu diatur juga agar tidak bergesekan dengan taksi konvensional. Kami juga akan undang organda Jatim khusus menyikapi pembatalan Permenhub itu," kata Fattah, Jumat (14/9/2018).

Dalam Permenhub 108 itu, semua taksi online harus memenuhi persyaratan sebelum beroperasi melayani penumpang. Selain harus berada di bawah badan hukum, bukan perorangan, mobil harus berstiker khusus. Lolos Uji kir dan punya pool (garasi).

Peratuan Gubernur Jatim juga membatasi kuota taksi online yang beroperasi di wilayah Jatim. Sesuai Pergub, hanya akan ada 4.445 unit mobil taksi online yang boleh beroperasi di Jatim. 

Dari jumlah ini, sebanyak 3.000 ada di Surabaya dan sekitarnya. Sisanya untuk Malang dan seluruh daerah di Jatim. Namun pembatasan ini sulit karena saking liar dan banyaknya taksi online di Jatim. Diperkirakan total ada 20.000 taksi online saat ini yang beroperasi di Jatim.

Pembatasan kuota itu tak termasuk yang dibatalkan MA karena kuota ditentukan Gubernur. Yang dicemaskan pascapembatalan regulasi taksi online tersebut adalah makin liarnya angkutan sewa berbasis aplikasi ini. 

Selain itu juga akan makin rentannya gesekan dengan angkutan konvensional. Sementara posisi taksi online lemah secara hukum. 

Kepala Organda Surabaya Sonhaji menyebutkan bahwa taksi online saat ini bisa dibilang ilegal setelah tak ada lagi Permenhub. "Kami meminta anggota Organda Surabaya menahan diri agar tidak bertindak di luar kendali," kata Sonhaji. 

Kadiahub Fattah sendiri mendapat informasi bahwa Menhub dalam seminggu ini akan mengeluarkan  Permenhub baru. Aturan baru tentang taksi online yang sesuai dengna harapan masyarakat.

"Hari ini tadi Dirjen Perhubungan Darat bertemu dgn Pengurus Organda di pusat. Sementara Pergub tidak bisa dikeluarkan sebelum Permenhub terbit. Permenhub kewenangan Kemenhub dan kami pelaksana," kata Fattah. 

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved