Surabaya

Reaksi Dishub Jatim setelah MA Batalkan Peraturan Menhub Ihwal Transportasi Online

Saat ini, ada sekitar 25.000 unit taksi online yang beroperasi di Surabaya dan sekitarnya.

Reaksi Dishub Jatim setelah MA Batalkan Peraturan Menhub Ihwal Transportasi Online
SURYAMALANG.COM/Faiq Nuraini
Beberapa sopir taksi online menunjukkan spanduk tuntutan alam aksinya, Senin (29/1/2018) 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, Fattah Yasin, merasa perlu menunggu peraturan baru setelah Permenhub 108/2017 dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Apa pun situasinya, operasional taksi online perlu diatur agar tidak liar. 

"Sampai saat ini saya belum mendapat salinan resmi putusan MA yang membatalkan Permenhub 108 itu. Kalau memang tak berlaku lagi aturan ini pasti akan ada peraturan baru," terang Fattah Yasin, Kamis (13/9/2018).

Fattah meminta agar para Driver online dan taksi konvensional bisa menjaga kondusivitas. Jatim sejauh ini relatif menyejukkan di antara para pelaku angkutan konvensional dan online. Namun semua diminta menghargai keputusan Pemerintah.

Baca: Driver Online Surabaya Menang Gugatan atas Peraturan Menhub, Langsung Cukur Gundul!

"Dishub Provinsi hanya pelaksana di lapangan. Namun yang berhadapan langsung dengan para Driver adalah kami. Sebaiknya ditunggu saja keputusan terbaik Kemenhub," kata Fattah. 

Saat ini, ada sekitar 25.000 unit taksi online yang beroperasi di Surabaya dan sekitarnya. Saat Permenhub 108 diterapkan yang mengurus sebagai badan usaha atau koperasi baru sebanyak 275 unit. 

Namun dari jumlah itu hanya berada di bawah 15 badan usaha dan koperasi. Ini menandakan bahwa lebih banyak driver online yang belum menjalankan aturan lama itu. Sebelum akhirnya Peraturan soal koperasi ini dibatalkan.

Namun menyangkut batas kuota dan kewajiban SIM A Umum untuk driver tak dibatalkan. Kuota taksi online di Jatim 4.445 unit. Meski demikian yang kini dicemaskan adalah anggapan bahwa taksi online adalah ilegal karena tak ada hukum dan regulasinya.

Ketua Organda Surabaya Sonhaji menyatakan bahwa akan berlaku hukum rimba.

"Saat ini tak ada aturan. Jika timbul gesekan di bawah mereka sudah tidak punya payung hukum. Kami tak bisa menahan anggota saya maunya apa. Pemerintah harus mencegah gesekan ini," kata Sonhaji. 

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved