Surabaya

Sistem E-Goverment Tak Cukup Efektif Cegah Korupsi Kepala Daerah Di Jatim

Kasus korupsi kepala daerah di Jatim bukan karena semata memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri, tapi juga lemahnya pengawasan

Sistem E-Goverment Tak Cukup Efektif Cegah Korupsi Kepala Daerah Di Jatim
surya malang/Fatimatuz Zahro
Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana FH Unair, Iqbal Felisiano, 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga mendata, ada 12 kepala daerah di Jawa Timur yang tercokok KPK selama dua tahun terakhir.

Dari 12 kasus, KPK yang menyeret kepala daerah ke jeruji tahanan itu membuat peningkatan tajam kasus korupsi di Jawa Timur selama dua tahun terakhir.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana FH Unair, Iqbal Felisiano, kasus korupsi oleh kepala daerah di Jatim bukan karena semata mereka memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri.

Melainkan juga karena lemahnya pengawasan di daerah dan sistem pemerintahan di masing-masing daerah.

"Lalu juga vonis para kepala daerah yang tersangkut korupsi di Jatim itu ternyata tidak terlalu tinggi. Antara 1,5 hingga 3 tahun saja. Meski ada juga yang sampai 8,5 tahun," kata Iqbal

Lebih lanjut Iqbal mengatakan,  dari 12 kasus itu yang paling banyak kasusnya adalah masalah pengadaan barang. Kemudian kedua adalah masalah perizinan, dan soal kapitasi.

Yang tertinggi adalah korupsi pengadaan barang oleh pemerintah termasuk mekanisme jalanannya proyek infrastruktur.

Menurut Iqbal, kasus korupsi pengadaan itu terjadi mulai dari penyusunan APBD hingga saat melibatkan pihak swasta. Dimana pihak swasta atau pihak ketiga itu memberikan commitment fee pada pemerintahan.

"Di sektor bisnis, commitmen fee bukanlah hal yang ilegal. Tapi kalau berkaitan dengan untuk jalan pintas dan memuluskan tender kepada kepala daerah maupun PNS maka ini adalah tergolong suap," kata pria yang juga dosen FH Unair ini.

Untuk itu, Iqbal mengatakan, memahamkan di kalangan swasta bahwa pemberian commitment fee adalah hal ilegal juga harus kencang dilakukan. Toh dalam sejunlah OTT KPK juga ada beberapa pihak swasta yang juga diperiksa.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved