Blitar

Gagal Lelang, Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa SMA Di Blitar Molor

Karena proses lelang gagal, sampai sekarang pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SMA belum terlaksana

Gagal Lelang, Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa SMA Di Blitar Molor
surya malang/Samsul Hadi
Kepala Dinsos Kota Blitar, Priyo Istanto. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Rencana Pemkot Blitar memberikan bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SMA dan SMK yang kurang mampu sampai sekarang belum terealisasi. Penyebabnya, proses lelang pengadaan perlengkapan sekolah gagal dilaksanakan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar, Priyo Istianto mengakui, pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa SMA dan SMK molor dari target. Sesuai rencana, bantuan perlengkapan sekolah bisa diserahkan ke siswa paling lambat Juli 2018.

Tetapi, karena proses lelang gagal, sampai sekarang pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa belum bisa terlaksana. "Lelangnya gagal, karena harus ada uji laboratorium dulu," kata Priyo, Kamis (11/10/2018).

Sekarang, Dinsos harus melakukan lelang pengadaan perlengkapan sekolah lagi. Priyo berharap proses lelang pengadaan yang kedua kali ini berhasil. "Kalau lelangnya berhasil, bantuan perlengkapan sekolah bisa kami serahkan ke siswa akhir tahun ini," ujarnya.

Menurutnya, ada sekitar 1.100 siswa SMA dan SMK yang kurang mampu yang akan mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Nilai bantuan yang diberikan ke tiap siswa Rp 500.000. Tetapi, bantuan itu diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah seperti sepatu, kaus kaki, tas, sabuk, bolpoin, pensil, penggaris, dan penghapus.

"Total anggaran yang disediakan untuk pengadaan perlengkapan sekolah sekitar Rp 971 juta," kata Priyo.

Selain bantuan perlengkapan sekolah, Pemkot Blitar juga memberikan uang bantuan untuk pembayaran SPP bagi siswa SMA dan SMK yang kurang mampu. Pemberian bantuan uang SPP dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Jumlah siswa SMA dan SMK yang mendapat bantuan uang SPP sebanyak 1.400 siswa. Dinas hanya menanggung selisih pembayaran uang SPP yang dibebankan ke siswa. Sebab, para siswa juga mendapat uang bantuan dari program kartu Indonesian pintar (KIP) dan bantuan khusus siswa miskin (BKSM).

Misalnya, selama satu tahun uang SPP yang harus dibayar siswa sebesar Rp 900.000. Kemudian siswa mendapat bantuan dari KIP dan BKSM sebesar Rp 500.000 setahun. Berarti masih ada selisih uang SPP sebesar Rp 400.000 yang dibebankan ke orangtua siswa. Selisih itu yang pembayarannya akan dibantu oleh dinas.

Pemberian bantuan perlengkapan sekolah dan uang SPP ini baru diterapkan pada 2018 ini. Kebijakan itu diambil setelah pengelolaan SMA dan SMK diambilalih provinsi. Pemkot Blitar tidak punya wewenang lagi mengelola SMA dan SMK. Otomatis Pemkot Blitar tidak dapat menerapkan sekolah gratis untuk SMA dan SMK. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved