Malang Raya

KPK Ungkap Cara Rendra Kresna Mencuri Hak Rakyat demi Kepentingan Pribadi dan Kelompok

Rendra dijerat bersama dengan pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT). Keduanya diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar.

KPK Ungkap Cara Rendra Kresna Mencuri Hak Rakyat demi Kepentingan Pribadi dan Kelompok
SURYAMALANG.COM/Mohammad Erwin
Bupati Malang, Rendra Kresna 

SURYAMALANG.COM - Bupati Malang Rendra Kresna disangka menerima uang hasil korupsi sebesar Rp 3,45 miliar. Keterangan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Rendra menerima uang dari Ali Murtopo. Seorang yang disebut KPK dari pihak swasta.

Rendra disuap oleh Ali terkait penunjang sarana peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011. Selain kasus itu, KPK juga menyebut ada tindak pidana korupsi berupa gratifikasi.

Saut mengatakan, Rendra diduga menerima uang suap dari Ali sebesar Rp 3,45 miliar. Uang diduga akan digunakan untuk pembayaran utang dana kampanye yang dikeluarkan untuk pemenangan Rendra saat maju menjadi Bupati Malang periode 2010-2015.

"KPK menyesalkan masih terjadinya praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah, terutama dalam kasus ini yang digunakan untuk membayar utang saat kampanye pilkada," tulis KPK dalam rilis yang dikeluarkan.

Setelah Rendra menjabat, dikumpulkan fee proyek di Kabupaten Malang. Nantinya, uang dari sejumlah proyek itu digunakan untuk membayar hutang.

Salah satu yang menjadi perhatian Rendra adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan. Rendra menarget DAK Dinas Pendidikan pada tahun 2010 sampai 2013. Khususnya proyek pengadaan buku tingkat SD dan SMP.

"Dalam melakukan perbuatannya, Rendra diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat Pilkada tahun 2010 dan berupaya mengatur proyek pengadaan barang dan jasa," papar Saut.

Sebagai pihak penerima, Rendra disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Ali disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Benni Indo)

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved