Pilpres 2019

Jika Bawaslu Riau Panggil 12 Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Ini Sikap Bawaslu Jatim

Untuk diketahui, pada Rabu (10/10/2018) lalu, seluruh kepala daerah di Riau melakukan deklarasi untuk mendukung Jokowi dua periode.

Jika Bawaslu Riau Panggil 12 Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Ini Sikap Bawaslu Jatim
bobby constantine koloway
Tim Kampanye Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin mengacungkan dua jari sebagai simbol dua periode pemerintahan Jokowi, Rabu (19/9/2018) di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim mengingatkan kepada para kepala daerah yang bergabung di tim pemenangan calon presiden untuk tidak melakukan kampanye di hari aktif. Sebab, hal ini akan berpotensi masuk dalam pelanggaran kampanye dalam pemilu.

Untuk diketahui, pada Rabu (10/10/2018) lalu, belasan kepala daerah di Provinsi Riau melakukan deklarasi untuk mendukung Jokowi dua periode.

Setidaknya, ada 12 kepala daerah yang menyatakan mendukung Calon Presiden Joko Widodo dan menandatangani dukungan itu atas nama jabatan bupati dan wali kota.

Termasuk, Bupati Siak Syamsuar yang terpilih sebagai Gubernur Riau ikut membacakan pernyataan dukungan kepada Jokowi.

Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengatakan bahwa pada dasarnya kepala daerah diperbolehkan bergabung di tim pemenangan masing-masing calon presiden.

Namun, Aang mengingatkan bahwa kegiatan kampanye harus dilaksanakan pada hari libur atau dapat dilaksanakan pada hari aktif dengan melaksanakan cuti.

"(Kepala daerah) tercatat di tim pemenangan sebenarnya tidak masalah. Sepanjang selama melaksanakan kegiatan kampanye harus cuti atau melaksanakan di hari libur," kata Aang kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (12/10/2018).

"Kalau mau deklarasi, namun ada kegiatan mengarahkan massa sehingga berkategori kegiatan kampanye dan itu dilaksanakan di hari kerja, maka sebaiknya cuti," tegas Aang.

Terkait pemanggilan kepala daerah oleh Bawaslu Riau hanya untuk melakukan konfirmasi. "Intinya kawan-kawan di Riau itu ingin mengundang beberapa pihak yang terlibat dalam aktivitas deklarasi itu. Hal ini sebagai upaya untuk mengonfirmasi saja," kata Aang.

"Apakah deklarasi itu tergolong kampanye atau kegiatan lainnya, hal itu sedang dilakukan konfirmasi," kata Aang.

Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) 23 yang diperbarui di PKPU 28, kepala daerah memang diperbolehkan untuk masuk di struktur pemenangan.

PKPU ini merupakan turunan UU 7 nomor 2017 yang memperbolehkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota untuk terlibat di dalam proses kampanye.

Namun, pejabat negara yang terbukti melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu masuk dalam hukum pidana. Sesuai UU No 7 Tahun 2017, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta.

Tak hanya di Riau, sejumlah kepala daerah di Jawa Timur pun juga ikut masuk dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) Pasangan calon Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf amin. Bahkan, jumlahnya mencapai 32 kepala daerah, dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Namun, berbeda halnya dengan kepala daerah di Riau yang melakukan deklarasi, kepala daerah asal Jatim tersebut baru sebatas tercatat dalam struktur TKD wilayah Jawa Timur.

Tags
Jokowi
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved