Travelling

Desa Wisata Tidak Kecipratan Anggaran Khusus, Begini Langkah Pemkot Batu untuk Menyiasatinya

pengembangan Desa Wisata merupakan program yang digencarkan oleh Pemkot Batu dan masuk ke dalam visi misi Wali Kota Batu.

Desa Wisata Tidak Kecipratan Anggaran Khusus, Begini Langkah Pemkot Batu untuk Menyiasatinya
SURYAMALANG.COM/Sany Eka Putri
Wisata Coban Putri di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Ternyata tidak ada anggaran khusus yang disediakan Pemkot Batu untuk Desa Wisata. Padahal pengembangan Desa Wisata merupakan program yang digencarkan oleh Pemkot Batu dan masuk ke dalam visi misi Wali Kota Batu.

Meskipun tidak dianggarkan khusus, Pemkot Batu menganggarkannya melalui setiap dinas yang terintegrasi. Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Imam Suryono mengatakan anggaran untuk Desa Wisata itu masuk di berbagai bidang. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk pembangunan jalan.

"Jadi tidak ada memang anggaran khusus untuk Desa Wisata. Anggaran itu masuk melalui setiap dinas. Misalnya pelatihan, pengembangan destinasi, seni budayanya. Anggaran Desa Wisata itu tidak bisa disendirikan," kata Imam saat ditemui di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (17/10/2018).

Selain itu juga ada UMKM yang bisa dimasukkan ke dalam pengembangan UMKM, di mana masuk ke dalam Dinas UMKM. Ia juga mengungkapkan seharusnya memang ada anggaran untuk desa wisata. Tetapi saat ini masih dikaji terlebih dahulu. Satu di antaranya masih mengkaji tiga desa yang ditunjuk sebagai desa wisata unggulan.

Ia mengungkapkan dari tiga desa itu yakni Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, dan Desa Sumberejo Kecamatan Batu dikaji soal potensi wisatanya.

"Contohnya Desa Pandanrejo, di sana itu ada wisata apa saja. Ada Coban Lanang, Kampung Stoberi, Pusat Jualan Burung-burung, Rafting. Nah nanti dikolaborasikan dengan beberapa dinas. Baru dari situ setiap dinas mendapatkan anggaran untuk pengembangan desa wisata," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrohman menambahkan konsep Desa Wisata ini masih belum jelas, karena masih belum ada pedoman yang disepakati oleh Pemkot Batu. Semisal adanya Perda atau perwali tentang desa wisata.

"Sejauh ini tidak ada Perda atau Perwali yang mengatur soal itu. Seharusnya ada, karena bisa memperjelas terkait kebijakan, perencanaan, dan pendampingan desa wisata itu," kata dia.

Kalau tidak ada aturan yang dipedomani, menurutnya program desa wisata pasti programnya akan parsial alias sepotong-sepotong. Dan akan mempengaruhi program ditahun berikutnya. Dikatakannya, jika ada peraturan itu bisa tertata dengan baik.

"Seperti sinergitas antar dinas yang menjadi tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab satu OPD," imbuh politisi PKB itu.

Ia mencontohkanisal Dinas Pariwisata sebagai leading sektor bisa bekerjasama dengan Dinas Pertanian, PUPR, Disperindag, Dinas perhibungan. Ia mengungkapkan untuk program desa wisata bisa saja setiap desa menganggarkan melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penggunaan DD dan ADD juga digunakan oleh beberapa desa, seperti halnya di Desa Tulungrejo. Kepala Desa Tulungrejo Suliyono mengatakan memang dari Pemkot Batu tidak menganggarkan. Maka dari itu ia tidak mengandalkan anggaran dari Pemkot Batu.

"Kalaupun menganggarkan ya melalui Bumdes. Tetapi kalau menggunakan anggaran DD kami juga perlu mengetahui potensi dan jumlah anggaran DD yang kami terima," kata Suliyono.

Karena untuk menyesuaikan jumlah anggaran dan potensi wisata yang dimiliki di desa. Sejauh ini untuk pengembangan desa wisata ada yang menggunakan dana desa ada juga yang menggunakan anggaran swadaya.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved