Rizal Ramli ke Kampus UB Malang, Lontarkan Banyak Kritik pada Pemerintah

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menjadi pembicara dalam acara Gerakan Belajar Kebangsaan yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, Kamis (25/10/2018).

Pada kesempatam tersebut Rizal Ramli yang merupakan Menko Kemaritiman pada tahun 2015-2016 tersebut banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berjalan maksimal.

Salah satu kebijakan yang dinilai cukup banyak merugikan adalah masalah impor barang. Ia menyebut sejauh ini beberapa kebijakan impor komoditi seperti Bawang Putih dan Garam yang dilakukan pemerintah dinilai justru membuat petani lokal menjerit. Sebab, produk mereka justru kalah bersaing dengan produk impor tersebut.

"Harga Bawang Putih di China hanya sekitar Rp 5000 saja. Sementara di sini harga bisa mencapai tiga kali lipatnya. Ini menjadi masalah yang terjadi di sini. Impor yang dilakukan pemerintah juga tak menyesaikan masalah," terangnya Kamis (25/10/2018).

Lebih lanjut, Rizal Ramli menilai bahwa selama ini impor yang dilakukan pemerintah justru tak menyelesaikan masalah. Hal itu terbukti dari masih mahalnya harga kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Bahkan dirinya mengakui beberapa kali menemui petani yang mengeluh dengan kesulitan yang mereka alami.

"Impor sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi dengan satu catatan jika di dalam negeri terjadi kelangkaan. Jika tidak maka tidak perlu melakukan impor. Belakangan yang terjadi malah banyak yang ditambah-tambahkan untuk impor," tambahnya.

Selain masalah kebijakan impor, Rizal Ramli juga mengkritisi lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bertahan di 5 persen. Hal itu dinilai masih jauh dari harapan. Sebab, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen.

"Saya rasa banyak hal yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah masalah korupsi yang sudah sangat parah. Untuk itu, permasalahan tersebut harus bisa segera diatasi untuk bisa kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Rizal menilai bahwa permasalahan korupsi yang kerap kali membelit pejabat erat kaitanya dengan biaya politik yang dikeluarkan. Saat ini jika seseorang ingin mencalonkan diri menjadi pejabat maka dia harus mempersiapkan biaya yang besar. Sehingga ketika sudah jadi pejabat tidak ada cara lain yang dilakukan selain korupsi untuk menebus biaya politik yang mahal tersebut.

"Roh demokrasi di Indonesia ini harus diubah. Salah satunya adalah dengan reformasi pembiayaan parpol. Saya rasa siapapun nanti yang akan kembali terpilih menjadi presiden harus benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut," tandasnya.