Bisnis

Ada Lampiran Standar Pelayanan Minimal Dalam Permenhub Taksi Online

SPM Taksi Online yang diatur antara lain terkait dengan kemanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan

Ada Lampiran Standar Pelayanan Minimal Dalam Permenhub Taksi Online
shuterstock
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lampirkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) angkutan taksi berbasis aplikasi online.

"Akan ada lampiran SPM mengatur masalah sopir, pakaian, kelengkapan dalam kendaraan sehingga pengemudi atau penumpang terjamin," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi saat konferensi pers, Rabu (31/10).

SPM tersebut diturunkan dari Undang Undang (UU) yang telah ada. Dari aturan tersebut diturunkan 6 poin yang menjadi aturan utama dalam SPM. Dimana SPM yang diatur antara lain terkait dengan kemanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Keamanan antara lain menyangkut adanya panic button yang diminta oleh Kemenhub.

Keselamatan menyangkut pada kondisi fisik, konpetensi, dan waktu kerja sopir taksi online. Kenyamanan pun diatur seperti daya tampung mobil, pakaian sopir, dan temperatur AC sehingga dapat menjaga pelayanan taksi online.

Permenhub tentang taksi online tersebut pun akan terus digenjot oleh Kemenhub untuk setera diselesaikan. "Diharapkan pertengahan November selesai semua dan ditandatangani menteri dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham)," terang Budi.

Dikatakan Budi, saat ini Permenhub sudah masuk dalam tahap finalisasi. Dari sekitar 29 pasal, saat ini tinggal 8 pasal yang masih dalam pembahasan. Pasal yang masih dalam pembahasan tersebut diakui Budi merupakan pasal akhir, seperti pengawasan dan peran masyarakat. Sementara pasal krusial seperti kuota dan tarif telah selesai pembahasan.

Pasal yang diputuskan telah ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Permenhub 108 tahun 2017 yang lalu, tidak akan dimasukkan kembali dalam Permenhub baru ini. "Putusan MA tidak akan diatur kembali seperti uji berkala atau KIR dan stiker," jelas Budi.

Kuota dan tarif akan diatur oleh pemerintah provinsi. Sementara untuk provinsi yang wilayah operasinya bersinggungan akan langsung diatur oleh pemerintah pusat.

Sementara untuk aturan penandaan pada plat nomor taksi online tidak akan diatur dalam Permenhub baru. Aturan tersebut nantinya akan diatur oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Budi bilang minggu depan Permenhub baru tentang taksi online tersebut akan dilakukan uji publik. Uji publik dilakukan 6 kota besar yaitu Makassar, Surabya, Semarang, Bandung, Medan, dan Yogyakarta.

Pembahasan Permenhub baru saat ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan aplikasi, asosiasi pengemudi taksi online, dan akademisi. Penggunaan skema tersebut diharapkan Budi Permenhub baru nantinya tidak akan digugat kembali ke MA.

Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved