Malang Raya

TPS di Seluruh Kota Malang Harus Ramah Difabel

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berharap warga yang memiliki hak pilih bisa datang mencoblos saat Pemilu 2019 berlangsung.

TPS di Seluruh Kota Malang Harus Ramah Difabel
benni indo
Komisioner Bidang Sosialisasi Organisasi dan Humas KPU Kota Malang, Ashari Husen memberikan edukasi kepada kelompok difabel agar mereka bisa menyalurkan hak pilihnya, Jumat (2/11/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berharap warga yang memiliki hak pilih bisa datang mencoblos saat Pemilu 2019 berlangsung.

KPU Kota Malang terus melakukan ajakan dan sosialisasi agar tingkat keikutsertaan pemilih tinggi. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi kepada kelompok difabel, Jumat (2/11/2018).

Komisioner Bidang Sosialisasi Organisasi dan Humas KPU Kota Malang, Ashari Husen menjelaskan, edukasi kepada kelompok difabel sangat penting agar mereka bisa menyalurkan hak pilihnya. Salah satu langkah KPU Kota Malang agar kelompok difabel bisa menyalurkan hak pilihnya adalah dengan menyediakan akses yang bisa dijangkau kelompok difabel.

"Ini sosialisasi pendidikan pemilih di segmen difabel. Nah saya undang hari ini sebanyak 75 orang untuk pemilu 2019," kata Ashari.

Ashari juga menegaskan agar semua TPS yang berada di Kota Malang wajib ramah difabel. Secara teknis, selain tempat yang akses, petugas TPS juga diminta untuk aktif memberikan panduan kepada kelompok difabel.

"Kami sudah sampaikan bahwa semua TPS harus ramah difabel. Sekalipun tidak, petugas TPS wajib hukumnya membantu kelompok difabel. Wajib untuk dibantu," tegas Ashari.

Diterangkan Ashari, bagi kelompok tuli, nantinya juga akan dilakukan sosialisasi dalam bentuk visual. Sosialisasi dalam bentuk visual dinilai efektif untuk kelompok tuli. Sedangkan untuk kelompok low vision atau tuna netra, petugas TPS akan memberikan panduan penggunaan braile.

"Semua proses dipermudah. Di braile juga ada konten khusus untuk mengetahui jenis surat suara. Sehingga ketika meraba, bisa diketahui apakah itu surat suara Pilpres atau Pileg," katanya.

Siska Budianti (40) difabel yang ikut sosialisasi menjelaskan kalau selama ini banyak kelompok difabel yang tidak terdeteksi sebagai pemilih difabel. Alhasil, akses yang disediakan pun tidak sesuai.

Seperti jalan yang berundak sehingga menyulitkan pengguna kursi roda. Tidak adanya penerjemah untuk tuli dan pendampingan bagi yang tuna netra.

"Kendala kita belum terdaftar sebagai pemilih difabel. Akses kita belum bisa dipenuhi," ujarnya.

Ia berharap, KPU Kota Malang bisa memberikan akses sehingga kelompok difabel bisa menyalurkan hak pilihnya. Pasalnya, dikhawatirkan kelompok difabel akan golput jika akses yang disediakan tidak ada.

"Kalau di Kota Malang mungkin ada, tapi di kabupaten sepertinya ada yang golput karena aksesnya tidak ada," paparnya.

Tags
Malang
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved