Surabaya

Jembatan Suramadu Gratis, Gubernur Jatim Sebut BPWS Segera Bubar

"Dengan demikian, BPWS nantinya akan bubar dengan sendirinya," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini di Surabaya.

Jembatan Suramadu Gratis, Gubernur Jatim Sebut BPWS Segera Bubar
perwakilan.jatimprov.go.id
JEMBATAN SURABAYA - MADURA (Suramadu). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan adanya potensi lembaga non-struktural, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) bubar dalam waktu dekat. Hal ini sebagai tindak lanjut adanya pengalihan status Jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi jalan non-tol alias gratis beberapa waktu lalu.

"Dengan demikian, BPWS nantinya akan bubar dengan sendirinya," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini di Surabaya, Kamis (8/11/2018).

Selama ini, keberadaan BPWS diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan sosial, ekonomi, dan tata ruang wilayah tertinggal di Madura. Sebagai tindak lanjut dari tujuan itu, maka dibentuklah BPWS melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2008.

Sesuai dengan amanah Perpres tersebut, BPWS memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan. Utamanya, fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu.

Namun menurut Pakde Karwo, dengan pembebasan biaya tol Jembatan Suramadu, maka jembatan tersebut juga beralih status menjadi jalan nasional. Pengelola jalan nasional di Jatim berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BBPJN VIII memiliki wilayah kerja yang melingkupi Jawa Timur hingga Bali. "Anggaran pemeliharannya masih menggunakan APBN. Namun, lembaga pengelolanya berbeda," kata Pakde Karwo.

Lebih lanjut, untuk pembangunan wilayah akan difokuskan kepada pemerintah daerah. Di dalam hal ini, pemerintahan Kabupaten Bangkalan. "Dengan demikian, tugas BPWS selesai. Pemerintah daerah sebagai penguasa teroteri akan melanjutkan pembangunan," katanya.

Namun terkait teknis pembubaran tersebut, Pakde Karwo menyebut bahwa hal itu bergantung kepada Kementerian PUPR. "Misalnya untuk pegawai BPWS akan dialihkan kemana. Hal itu akan diatur PU," kata Pakde Karwo menambahkan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan bahwa perubahan pengelola tersebut merupakan hal yang wajar dan melalui pertimbangan panjang pemerintah. "Kami tak memungkiri, selama ini BPWS telah memiliki peran yang optimal dalam pembangunan wilayah Madura," kata Iskandar.

Baginya, yang terpenting bahwa perawatan jembatan tidak boleh berhenti. Hal ini merupakan komitmen pembangunan di Madura yang menjadi tanggungjawab dari kerja bersama antara pemerintah daerah, provinsi, dan nasional.

"Sebab, dengan majunya Madura, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Timur, sekaligus Indonesia Timur," tegas legislator dari Dapil Madura ini.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved