Tuban

Dua Kades Tersandung Kasus Korupsi Dan Pencurian, Wabup Tuban: Pergantian Tunggu Putusan Hukum

Pemkab Tuban menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan (Inkracht), untuk mencopot atau tidaknya kades yang bersangkutan

Dua Kades Tersandung Kasus Korupsi Dan Pencurian, Wabup Tuban: Pergantian Tunggu Putusan Hukum
suryamalang.com/Mochamad Sudarsono
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein 

SURYAMALANG.COM, TUBAN - Dua Kepala Desa di Kabupaten Tuban telah tersandung kasus dan kini telah ditetapkan tersangka.

Yakni Kades Mojoagung Kecamatan Soko, Siti Ngatina (40) ditangkap bersama suaminya, Makmur oleh Kejaksaan Negeri Tuban, Selasa (4/9/2018), atas kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017.

Diduga suami juga ikut terlibat dalam proyek tersebut, sehingga turut diamankan pula. Dalam kasus korupsi itu, negara mengalami kerugian senilai Rp 152.860.773.

Demikian juga dengan Kasus Kades Bendonglaten, Kecamatan Kenduruan, Sabari (39), yang ditangkap Satreskrim Polres Bojonegoro karena telah melakukan pencurian bersama warganya di Kecamatan Tambakrejo, Kamis (1/11/2018).

Hasil penyelidikan, kades bersama SM (60) melakukan pencurian di lima titik lokasi berbeda, modusnya menyasar rumah yang dalam keadaan sepi. Korban mengalami kerugian sekitar Rp 30 juta.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, memberikan perhatian atas kasus yang menimpa dua kades di wilayah yang dipimpinnya tersebut.

"Saya sangat menyayangkan kasus yang menjerat dua kades di Tuban," kata Noor Nahar kepada wartawan, Jumat (9/11/2018).

Dia menyerahkan kasus tersebut kepada masing-masing lembaga yang menangani. Misal, terkait kasus korupsi kades Mojoagung ditangani oleh Kejaksaan, dan kasus pencurian ditangani Polres Bojonegoro.

Namun, saat ini pihak pemerintah kabupaten juga masih menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan (Inkracht), untuk mencopot atau tidaknya kades yang bersangkutan.

"Untuk mencopot kades yang bermasalah, kita tunggu putusan Inkracht dari Pengadilan," ucapnya.

Ditambahkannya, saat ini untuk Desa Mojoagung sudah ada penanggung jawab (PJ) atau bahasanya sekarang yang melaksanakan tugas (YMT) untuk menggantikan tugas kades. 

Sedangkan untuk Desa Bendonglaten masih ditunggu usulannya, sebab sampai saat ini usulan belum ada.

"Yang Mojoagung sudah ada PJ atau YMT, kalau Bendonglaten belum," tutup politisi PKB tersebut.

Penulis: Mochamad Sudarsono
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved