Pasuruan

Kejaksaan Segel Tanah Kas Desa Yang Diduga Dijadikan Lahan Korupsi Di Pasuruan

Tim kejaksaan sudah turun ke lokasi TKD yang dilaporkan warga telah terjadi tindak pidana korupsi bersama ahli Gheodesi dari Malang dan BPN.

Kejaksaan Segel Tanah Kas Desa Yang Diduga Dijadikan Lahan Korupsi Di Pasuruan
suryamalang.com/Galih LIntartika
Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan bersama ahli gheodesi dan BPN saat meninjau lokasi TKD di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kabupaten Pasuruan. 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Dusun Jurangpelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan menyegel lokasi tanah yang dipersoalkan. Bahkan, Kejaksaan terus melakukan pulbaket dan puldata dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) oleh terlapor Kades setempat.

Tim kejaksaan sudah turun ke lokasi TKD yang dilaporkan warga telah terjadi tindak pidana korupsi bersama ahli Gheodesi dari Malang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan.

Kedatangan tim tersebut untuk memastikan letak obyek yang diadukan sebelumnya oleh warga, diantaranya luas dan batas TKD yang telah diexploitasi atau digali.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra SH mengatakan, kehadiran tim ke sini untuk melakukan perhitungan sistemik jumlah kubikasi yang telah diambil dan batas TKD yang dilaporkan.

Dijelasan olehnya, tim ahli geodeshi sesuai dengan kapasitasnya ini mengukur ketinggian TKD yang dulunya bukit dan saat ini telah rata. Sementara pihak BPN mengukur luas tanah yang dimaksudkan.

"Setelah diketahuinya luas dan jumlah kubikasi yang keluar, maka akan dapat dihitung kerugian negara atas exploitasi TKD tersebut oleh pihak BPKP," kata Denny.

Tak hanya itu saja, kata dia, setelah tim dari BPN dan Ahli Geodeshi selesai melakukan pekerjaanya masing-masing, area TKD ini langsung dipasang lapan pengumuman penyegelan TKD.

"Tujuannya agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan mempersulit penyidikan yang kami lakukan selama ini," tambah dia.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya sudah memberikan rujukan terkait penghitungan dan pengeceka di lapangan. Nah, saat ini pihaknya tingga menunggu semua hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh pihak BPKP.

"Selanjutnya, penyidik akan segera menetapkan tersangka atau pihak yang paling bertanggung jawab atas exploitasi TKD Desa Bulusari tanpa prosedur yang benar. Kami sudah mengantongi nama para pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut," ujarnya.

Sekadar diketahui, pada tahun 2016 beberapa warga Desa Bulusari melaporkan adanya dugaan korupsi atas pengelolaan TKD oleh sejumlah pejabat desa dan tokoh masyarakat desa setempat. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved