Bisnis

UMK 2019 Mengalami Kenaikan, Begini Respon Pengusaha

Apabila pengusaha ditekan terus dengan kenaikan UMK, dampaknya bisa mempengaruhi konsistensi lapangan usaha dan investasi.

UMK 2019 Mengalami Kenaikan, Begini Respon Pengusaha
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Buruh Demonstrasi di Depan Gedung Negara Grahadi 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Arie Noer Rachmawati

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur mengaku keberatan atas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 di Jatim yang di atas 8 persen.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, Arief Harsono mengatakan, tidak semua kondisi pengusaha sama, tentunya  berbeda-beda. Misalnya, industri teknologi dengan industri padat karya.

"Terus terang saja, di anggota kami kan ada pengusaha dan investor. Kalau ditekan terus dengan upah minimum yang seperti ini, bagaimana cara kami menghitungnya," kata Arief Harsono, Sabtu (17/11/2018).

Dikatakan Arief Harsono, sebagai pengusaha tentu tidak hanya memikirkan cara membangun usahanya agar konsisten. Namun juga cara menarik investor agar berinvestasi sehingga kesempatan lapangan kerja bisa terus terbuka.

Apabila ditekan terus dengan kenaikan UMK, dampaknya bisa mempengaruhi konsistensi lapangan usaha tersebut.

"Belum lagi, penduduk di Jatim sangat padat sekali. Tentunya, dari pengusaha berharap pemerintah bisa bekerja sama agar tenaga kerja dan lapangan kerja bisa terus konsisten. Jangan terus ditekan, karena tentunya kami keberatan," ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga ingin melihat bahwa kepentingan usaha dengan para pekerja harus seimbang.

Sebab, jika tidak ada pekerja, tentu usaha itu tidak bisa berjalan dengan baik. Begitu sebaliknya, jika tidak ada yang memberikan lapangan kerja, pekerja bisa pengangguran.

"Untuk itu, mari memikirkan nasib pekerja dan pengusaha secara seimbang. Kami tidak ingin dibela, kalau sudah ada peraturannya ya kami laksanakan. Hanya saja, pemerintah mendengarkan juga dari sisi pengusaha apa kesulitannya selama ini. Kami ingin juga menghidupkan dan mensejahterahkan pekerja kami sesuai dengan koridor yang benar. Tapi kalau ditekan terus seperti ini, jangan," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Jatim yang juga menilai kenaikan UMK 2019 akan memiliki dampak sendiri terhadap industri sepatu.

Ketua Umum APRISINDO Jatim, Winyoto Gunawan mengungkapkan, karena bisnis tersebut termasuk padat karya yang memiliki karyawan cukup banyak.

Dengan demikian, apabila tiap tahun industri itu mengalami kenaikan gaji karyawan tentu akan memberatkan pengusaha, ditambah lagi pasar yang memang sedang sepi.

"Sebenarnya kami mengikuti aturan pemerintah. Hanya saja pemerintah seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu akibat dari kebijakannya. Sehingga ke depannya pabrik padat karya ini bisa tetap eksis," tegas Winyoto.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved