Kabar Kediri

Setelah Sempat Baku Pukul Dalam Aksi Demo, Kades Dan Satpol PP Kabupaten Kediri Bersalaman

Para Kades secara tulus menyampaikan permintaan maaf menyusul insiden kericuan dengan petugas Satpol PP Pemkab Kediri.

Setelah Sempat Baku Pukul Dalam Aksi Demo, Kades Dan Satpol PP Kabupaten Kediri Bersalaman
suryamalang.com/Didik Mashudi
Anggota Satpol PP bersalaman dengan kades yang menggelar aksi di Kantor Pemkab Kediri, Kamis (7/12/2018). Ini setelah sempat terjadi baku pukul dalam aksi demo yang digelar para Kades di Kantor Pemkab Kediri. 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Setelah sempat terjadi insiden baku pukul, anggota Satpol PP dan paguyuban kades sepakat berdamai. Kedua belah pihak bersalam-salaman dan saling berpelukan meminta maaf, Kamis (7/12/2018).

Malahan Siswoyo, Kades Sumberduren mewakili rekan-rekannya secara tulus menyampaikan permintaan maaf menyusul insiden kericuan yang melibatkan anggotanya dengan petugas Satpol PP dan kepolisian.

"Kami minta maaf kepada bapak dari aparat keamanan, satpol PP dan kepolisian atas kejadian tadi. Kami mohon maaf dan kita tetap bersaudara," ungkapnya.

Siswoyo menyampaikan insiden yang sempat mengganggu sangat tidak diharapkan. "Kami kepala desa tidak ingin berbuat anarkis. Tolong jangan dicari salah dan benar. Kami mohon maaf atas kejadian tersebut," ujarnya.

Diungkapkan, selama ini kades telah diombang-ambingkan sehingga membuat suasana memanas. Kebetulan ada yang terpancing sehingga terjadi insiden yang tidak diinginkan. "Sekali lagi kami mohon dimaafkan," tandasnya.

Setelah pernyataan Siswoyo, aparat Satpol PP dan kades berdiri berjajar kemudian bersalam-salaman saling meminta maaf.

Sementara Yohansyah, Ketua Paguyuban Kades Kabupaten Kediri menjelaskan, hasil pertemuan perwakilan kades dengan Satirin, Kepala BPMPD dan Sukadi, Kabag Hukum Pemkab Kediri disepakati untuk mengambil surat hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ada dua orang perwakilan kades yang akan ikut serta datang ke Kantor Kemendagri untuk mengambil surat hasil konsultasi. "Nanti perwakilan kades setiap kecamatan bersama tim BPMPD akan membahas tahapan pengisian perangkat desa," jelasnya.

Dikatakan pengisian perangkat desa terasa sangat mendesak karena banyak perangkat desa yang kosong. "Kami dituntut memberikan pelayanan cepat dan menyusun laporan. Sementara perangkat banyak yang kosong membuat kami kewalahan," jelasnya.

Dikatakan, sesuai ketentuan dua bulan setelah ada kekosongan perangkat, kades berhak mengajukan usulan ke camat. Paguyuban kades mendatangi Kantor Pemkab Kediri karena tidak ada respons.
"Kita sudah membuka komunikasi dan mediasi melalui perwakilan kades. Namun hasilnya nihil sehingga kades mendatangi kantor pemkab," jelasnya.

Sementara Satirin, Kepala BPMPD menjelaskan, pihaknya akan mengambil hasil konsultasi dengan Kemendagri pasca putusan MK yang menganulir sejumlah pasal perda yang mengatur pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri.

Diakui Satirin memang ada ratusan jabatan perangkat desa yang kosong. "Kami harus hati-hati dan meminta pendapat hukum dan sudah dijawab. Jawabannya kita ambil bersama perwakilan kades," jelasnya.
Satirin enggan memberikan tanggapan terkait insiden baku pukul yang melibatkan kades dengan Satpol PP. "Wah saya tidak tahu soal itu," jelasnya.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved