Kabar Madiun

Bupati Kaji Mbing Ingin Terapkan Birokrasi Pancasila Di Kabupaten Madiun

Apabila elektabilitas birokrasi rendah, sebaik apapun pemerintah bekerja akan dinilai jelek oleh masyarakat.

Bupati Kaji Mbing Ingin Terapkan Birokrasi Pancasila Di Kabupaten Madiun
suryamalang.com/Rahadian Bagus
Bupati Madiun, Kaji Mbing bersalaman dengan Mahfud MD usai jadi pemateri FGD Pemkab Madiun. 

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Dalam seratus hari masa kerja sebagai Bupati Madiun yang baru, Ahmad Dawami Ragil Saputro atau yang akrab disapa Kaji Mbing, fokus untuk menaikan elektabilitas birokrasi di Pemkab Madiun. Pasalnya,  kata Kaji Mbing, apabila elektabilitas birokrasi rendah, sebaik apapun pemerintah bekerja akan dinilai jelek oleh masyarakat.

Tidak hanya sekadar meningkatkan elektabilitas saja, Kaji Mbing ingin birokrasi di Kabupaten Madiun menjadi konstruksi birokrasi yang kokoh. Bupati Madiun, juga ingin menjadikan birokrasi di Kabupaten Madiun menjadi Birokrasi Pancasila.

Untuk mewujudkan Birokrasi Pancasila, para kepala OPD Kabupaten Madiun 'digembleng'. Dimulai dengan kegiatan pelatihan karakter dasar di markas militer di kamp Pusat Latihan Pasukan Pendarat (Puslatpasrat) Marinir, Gunung Sari, Surabaya.

Selama tiga hari, dimulai pada Jumat (2/11/2018), kepala OPD dan camat di Kabupaten Madiun mengikuti pelatihan untuk memupuk rasa kebersamaan serta kecintaan terhadap NKRI.

Kemudian, pada Rabu (7/11/2018), Bupati Kaji Mbing mengundang Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Acara 'Sinau bareng Cak Nun' di Pendopo Ronggo Jumeno, Mejayan dihadiri seluruh kepala OPD dan masyarakat.

Yang terakhir, 80 pejabat termasuk para kepala OPD diajak mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pemerintah Umum dengan materi Birokrasi Pancasila yang disampaikan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, di Jogjakarta, Minggu (2/12/2018), lalu.

Bupati Madiun, Kaji Mbing mengatakan, tiga kegiatan yang dihadiri jajajaran pejabat dari Pemkab Madiun itu merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat birokrasi di Kabupaten Madiun, dan mewujdukan Birokrasi Pancasila.

"Kemarin itu kelanjutan (FGD dengan Mahfud MD), jadi closing-nya di ideologi. Jadi setelah mental, karakter, ideologi,"kata Kaji Mbing, Jumat (7/12/2018). 

Kaji Mbing mengatakan, Birokrasi Pancasila merupakan jawaban untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Ia mencontohkan, birokrasi pancasila sebagai birokrasi yang berketuhanan yang maha esa.

Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh birkorasi, juga memiliki tanggung jawab kepada tuhan, tidak hanya kepada masyarakat. "Kalau itu benar-benar dipahami dan diterapakn, tidak perlu lagi ada APIP (aparatur pengawas internal pemerintah) cukup diawasi tuhan," katanya.

Kemudian, kata Kaji Mbing, Birokrasi Pancasila sebagai birkorasi yang berkemanusian yang adil dan beradab. Contoh penerapannya, misalnya ada orang yang sakit parah datang ke rumah sakit, segera ditangani tanpa menanyakan kartu BPJS atau penjamin lainnya.

"Jadi contohnya kalau ada orang sakit, dibawa ke rumah sakit, yang mengantar malaikat. Kalau yang mengantar malaikat kan berarti sudah parah. Sudah tidak perlu ditanya BPJS, ditangani dulu, baru setelah sehat ditanya, kesehatan itu kebutuhan dasar," ucapnya.

Mahfud MD yang sengaja diundang untuk memberikan materi mengenai Birokrasi Pancasila dalam acara FGD di Jogja, Minggu (2/12/2018) lalu, memberikan apresiasi kepada Pemkab Madiun, khususnya kepada Bupati Madiun, Kaji Mbing yang memiliki sikap  berani dan tegas terkait pembangunan Birokrasi Pancasila.

Dijelaskan secara singkat oleh Mahfud MD, Birokrasi Pancasila adalah birokrasi yang berwatak Pancasilais. Ciri-cirinya adalah birokrasi yang bersifat melayani bukan menguasai.

Juga santun dan bukan arogan, serta melaksanakan nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar dalam koridor hukum, melainkan juga dalam moral dan etika. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved