Kabar Jember

Catatan Pelaksanaan Hukum di Indonesia Tahun 2018, Hasil Konferensi Hukum Nasional di Jember

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo.

Catatan Pelaksanaan Hukum di Indonesia Tahun 2018, Hasil Konferensi Hukum Nasional di Jember
sri wahyunik
Konferensi Hukum Nasional : Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019 

SURYAMALANG.COM, JEMBER - Narasumber dan peserta Konferensi Hukum Nasional : Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019 “Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman” memberikan sejumlah catatan atas pelaksanaan hukum tahun 2018 di Indonesia. Catatan yang dirangkum dalam sebuah rilis untuk media itu dikirimkan oleh penyelenggara Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jumat (7/12/2018).

"Setelah mendengarkan pemaparan dari para narasumber dan masukan peserta konferensi, maka Konferensi Hukum Nasional 2018 memberikan catatan atas pelaksanaan hukum di Indonesia tahun 2018," ujar Direktur Puskapsi Bayu Dwi Anggono.

Narasumber yang memberikan pemaparan yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana, Kepala Badan Pembinaaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto, Direktur Perludem Titi Anggraini, Direktur Pusako Universitas Andalas
Feri Amsari, Ketua Pukat UGM Oce Madril, Deputi Direktur ILR Erwin Natosmal Oemar, Pengajar HTN
Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan.

Bupati Jember Faida juga mengikuti konferensi tersebut hingga selesai. Konferensi Hukum Nasional itu sendiri digelar pada Kamis (6/12/2018).

Catatan atas pelaksanaan hukum di Indonesia tahun 2018 adalah;
Pertama, Tahun 2018 masih menunjukkan robohnya benteng keadilan hukum. Beberapa putusan yang bertentangan dengan konstitusi dan jauh dari nilai keadilan, hakim yang terlibat korupsi (suap) dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan rendahnya integritas hakim. Ada yang salah dalam pola rekrutmen dan pembinaan hakim selama ini. Mahkamah Agung terlihat tidak cukup mampu melakukan tugasnya dengan baik untuk membina dan mengawasi para hakim. Termasuk ada banyak hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang sudah diproses oleh Komisi Yudisial, tetapi tidak ditanggapi oleh MA.
Berdasarkan data, di tahun 2018 ada 1409 laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, kemudian 62 kasus dinyatakan bersalah sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim oleh KY. Namun hanya 6 putusan KY yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Hal ini selain menunjukkan lemahnya komitmen MA untuk membenahi kondisi peradilan juga menunjukkan adanya krisis keteladanan kepemimpinan di MA.

Kedua, Tahun 2018 menunjukkan sejumlah peristiwa yang merupakan penyimpangan prinsip supremasi konstitusi. Bahkan penyimpangan tersebut secara nyata dilakukan oleh lembaga negara seperti MA dan badan peradilan di bawahnya. Tindakan sejumlah badan peradilan untuk membuat putusan yang berbeda dengan putusan MK adalah wujud nyata ketidakpatuhan terhadap prinsip supremasi konstitusi yang telah meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final terhadap ketentuan dalam konstitusi. Ketidakpatuhan lembaga negara terhadap prinsip supremasi konstitusi merupakan contoh buruk saat
negara tengah gencar-gencarnya menuntut masyarakat patuh pada konstitusi.

Ketiga, Tahun 2018 menunjukkan kinerja legislasi DPR yang jauh dari kata memuaskan. Publik lebih sering mendengar anggota DPR yang bermasalah dengan hukum dan etika dibandingkan mendengar prestasi DPR. Seperti tahun-tahun sebelumnya target pembentukan UU dalam Prolegnas tidak pernah tercapai, dari 50 RUU yang ditargetkan dibentuk ternyata sampai november baru dibentuk 4 UU. Hal ini selain karena ambisius dan tidak rasionalnya jumlah RUU yang ditargetkan untuk dibentuk tiap tahun, juga dikarenakan tidak fokusnya DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Berbagai UU yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta hak politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tidak juga diselesaikan oleh DPR. Berbagai RUU yang masih menggantung penyelesaiannya diantaranya adalah RUU KUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU Pertanahan, RUU Sumber Daya Air, RUU Perkoperasian, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat, RUU Perubahan UU penyiaran.

Keempat, Tahun 2018 masih menunjukkan fenomena peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat dan daerah yang tidak harmonis bahkan saling bertentangan. Berakibat pada sulitnya realisasi kebijakan pemerintah secara baik dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang secara kuat memberikan kewajiban harmonisasi peraturan perundang-undangan selain RUU, RPP, dan Perpres. Akibatnya masing-masing institusi pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya ini menilai kebijakannya yang dibuatnya sendiri.

Kelima, Tahun 2018 menunjukkan pemberantasan korupsi belum menjadi komitmen sepenuh hati para penyelenggara negara. Upaya angket terhadap KPK oleh DPR ditambah ulah sejumlah politisi untuk terus melemahkan KPK telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Padahal saat ini, KPK adalah lembaga yang mendapat kepercayaan tinggi dari publik untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Keenam, Tahun 2018 juga menujukkan upaya kelompok orde baru untuk kembali memerintah. Hal ini harus diwaspadai karena sistem orde baru telah terbukti koruptif dan berlawanan dengan semangat reformasi. Kekuasaan orde baru yang koruptif telah menyengsarakan bangsa ini dan menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi masyarakat yang nyata.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved