Kabar Surabaya

Jabatan Kepala TU SMA/SMK Negeri Banyak Yang Kosong, Dindik Jatim Kesulitan Mengisi

PNS di sekolah banyak yang pensiun. Sehingga, cukup susah untuk menjaring atau mengisi kekosongan jabatan kepala TU SMA/SMK Di Jatim.

Jabatan Kepala TU SMA/SMK Negeri Banyak Yang Kosong, Dindik Jatim Kesulitan Mengisi
SURYAMALANG.COM/Mohammad Erwin
Ilustrasi siswa SMAN. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Kekosongan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dua tahun terakhir cukup besar. Salah satunya kebutuhan kepala tata usaha (TU) dilingkungan SMA/SMK negeri di Jatim yang kebutuhannya mencapai 265 orang.

Kepala Dindik Jawa Timur, Saiful Rachman mengatakan, saat ini proses pengisian menjadi ranah badan kepegawaian daerah (BKD) untuk pengisiannya. Meski begitu, pihaknya mengakui bahwa pengisian jabatan kepala TU tidak mudah.

Pasalnya, banyak pegawai tidak tetap (PTT) di sekolah. Sementara, pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah juga banyak pensiun. Sehingga, cukup susah untuk menjaring atau mengisi kekosongan jabatan kepala TU. ”Makanya cari PNS di daerah sekitar itu,” katanya.

PNS yang ada di daerah sekitar kekosongan kepala TU diusulkan untuk menjadi kepala TU di SMA/SMK negeri di Jatim. Pertimbangan kedekatan wilayah menjadi penting.

Sebab, pihaknya khawatir jika wilayahnya jauh maka akan banyak yang mengundurkan diri. ”Kalau jauh tempatnya juga tidak optimal,” terangnya.

Kebutuhan 265 orang kepala TU tersebut tersebar untuk berbagai kabupaten/kota di Jatim. Terutama kawasan Madura yang hampir semua SMA/SMK negerinya membutuhkan jabatan kepala TU. Pengisian kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi dari PTT. ”Jadi kami berkoordinasi dengan BKD untuk mencari PNS pemprov di daerah itu,” ujarnya.

Mantan kepala Badan Diklat Jatim itu mengakui, susahnya mencari kandidat kepala TU. Sebab, jika ada kandidat pun, kondisinya tidak cukup layak. Misalnya, hanya lulusan sekolah menengah. Padahal, untuk bisa mengisi jabatan kepala TU harus eselon 4b atau golongan 3c atau 3b.

Selama dua tahun terakhir, pengelolaan keuangan di sekolah langsung dipegang oleh kepala sekolah yang dibantu oleh pegawai tidak tetap. Kondisi itu bisa membuat kepala sekolah kewalahan. Sebab, selain urusan manajerial, kepala sekolah masih harus ditambahi urusan pengelolaan keuangan.

Karena itu, ketersediaan kepala TU sangat dibutuhkan. Keberadaan mereka penting untuk mengurusi masalah administrasi keuangan. Mulai dari pengelolaan gaji, pengelolaan distribusi bantuan, pengelolaan operasional sekolah, dan sebagainya. Apalagi, sekolah-sekolah negeri di Jatim jumlah siswanya juga besar.

”Makanya butuh eselon. Selama ini kita tertolong dengan sistem-sistem online, seperti gaji guru online, kenaikan pangkat online. Kalau tidak, pasti akan berat,” jelasnya.

Selain kebutuhan kepala TU, kebutuhan kepala sekolah di Jatim juga sedang dipersiapkan. Saiful mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta pengukuhan kepada Gubernur Jatim. ”Kami ajukan dulu ke Sekda. Dibahas dengan BKD, lalu dikukuhkan,” imbuhnya.

Lantaran kepala sekolah bersifat fungsional, maka pengukuhannya bisa dilakukan oleh Gubernur. Dengan kata lain, tidak membutuhkan izin menteri. Setidaknya ada 150 kepala sekolah yang akan dikukuhkan. Meski begitu, posisi yang saat ini kosong terdapat 50 kepala sekolah. ”Rumusannya memang tiga kalinya, nanti tinggal pergeseran,” katanya.

Usai dipromosikan sebagai kepala sekolah, ujar dia, tidak bisa langsung menjabat. Sebab, konsekuensi sebagai pemimpin cukup besar. Untuk menjadi kepala sekolah, setidaknya pernah menjadi wakil kepala sekolah terlebih dahulu. ”Juga punya prestasi nasional, atau provinsi,” jelasnya.

Penulis: sulvi sofiana
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved