Kabar Tulungagung

BPJS Kesehatan Sosialisasikan Perpres 82/2018, Ada Perubahan Aturan Yang Perlu Diketahui Masyarakat

Perpres ini akan efektif berlaku pada 19 Desember 2018. Perpres ini juga lebih tegas, terkait iuran kepesertaan.

BPJS Kesehatan Sosialisasikan Perpres 82/2018, Ada Perubahan Aturan Yang Perlu Diketahui Masyarakat
suryamalang.com/David Yohanes
Kantor Layanan BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tulungagung. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung mulai mensosialisasikan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala BPJS kesehatan Cabang Tulungagung, Indrina Darmayanti mengatakan, perubahan Perpres ini menyempurnakan regulasi jaminan kesehatan. “Perubahan ini perlu diketahui para pemangku kepentingan, provider, peserta JKN-KIS dan masyarakat pada umumnya,” kata Indrina, Jumat (14/12/2018).

Perpres ini akan efektif berlaku pada 19 Desember 2018. Perpres ini juga lebih tegas, terkait iuran kepesertaan.

Misalnya, jika peserta dan pemberi kerja tidak membayar iuran bulan berjalan, maka pada tanggal 1 bulan berikutnya layanan akan dihentikan sementara.

“Jadi langsung seketika, bulan berikutnya kartunya tidak bisa digunakan. Untuk mengaktifkan kembali harus bayar tunggakan, plus iuran bulan berjalan,” ungkap Indrina.

Terkait tunggakan iuran yang sudah bertahun-tahun, jumlah iuran bulan yang harus dibayarkan juga bertambah.

Sebagai gambaran, aturan sebelumnya, misalnya jika ada peserta yang menunggak selama tiga tahun, untuk mengaktifkan kembali dia cukup membayar iuran selama 12 bulan.

Namun dengan Perpres baru ini, untuk mengaktifkan kepesertaan karena lama tidak bayar iuran, harus membayar iuran selama 24 bulan, ditambah iuran bulan berjalan.

“Makanya ayo yang nunggak lama dibayar sebelum 19 Desember 2018. Karena setelah 19 Desember 2018, pengaktifannya harus bayar dua kali lipat dibanding aturan sebelumnya,” tegas Indrina.

Untuk bayi yang baru lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka otomatis akan ditetapkan sebagai peserta PBI.

Jika bayi itu dari ibu yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, maka disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Secara umum bayi yang baru lahir dari ibu peserta JKN-KIS, wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Jika tidak didaftarkan lebih dari 28 hari, maka dikenakan iuran terhirung sejak dilahirkan dan dikenakan sanksi. “Iuran kepesertaan bayi yang baru lahir, dibayarkan oleh peserta, atau perusahaan pemberi kerja,” tambah Indrina.

Bayi yang dilahirkan dari ibu yang bukan peserta jaminan kesehatan, maka berlaku ketentuan pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Untuk pendaftaran bayi yang baru lahir, dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, dan NIK atau nomor Kartu Keluarga orang tua. Selain itu ada kartu sejehtara yang berlaku selama tiga bulan, selama bayi belum punya NIK. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved