Malang Raya

MCW Menilai Masih Banyak Aktor Korupsi Lain Di Kabupaten Malang Yang Belum Dijadikan Tersangka KPK

Masih banyak koruptor lain yang berkeliaran dan belum belum ditindak oleh KPK di Kabupaten Malang meskipun sudah ada fakta di persidangan Tipikor.

MCW Menilai Masih Banyak Aktor Korupsi Lain Di Kabupaten Malang Yang Belum Dijadikan Tersangka KPK
suryamalang.com/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Aksi teatrikal yang dilakukan oleh aktifis Malang Corruption Watch (MCW) di depan Kantor Bupati Malang, Rabu (9/1/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberantas korupsi lain yang ada di Kabupaten Malang. Pernyataan tersebut disampaikan M Fachrudin, koordinator MCW ketika melakukan aksi di depan Kantor Bupati Malang, Rabu (9/1/2018).

Menurutnya, masih banyak koruptor lain yang berkeliaran dan belum belum ditindak oleh KPK. "Pada tanggal 3 Januari kemarin, Ali Murtopo (AM) sudah di dakwa, kemudian dalam dakwaan tersebut menyebutkan secara jelas bahwa ada aktor lain yang berperan dalam korupsi yang melibatkan Rendra Kresna (RK)," ucapnya.

Dalam orasi yang digelar pada pukul 09:30 WIB tersebut, juga memperagakan aksi teatrikal dengan melibatkan tiga orang. Tiga orang tersebut mengenakan topeng bertuliskan koruptor dengan dua orang diikat tangannya dan jongkok.

Sedangkan satu orang lagi berdiri dengan memakai celana pendek yang menurut Fachrudin, merupakan ilustrasi dari aktor yang belum ditangkap oleh KPK.

"Di dalam dakwaan tersebut jelas (sidang Ali Murtopo) ada orang berinisial IK, seorang pengusaha yang disebutkan telah memberikan uang sebesar Rp 11 Miliar," ujarnya.

Lanjutanya, aktor-aktor lain yang ia sebutkan tersebut merupakan pihak-pihak yang memberikan anggaran untuk dana kampanye yang dilakukan oleh RK dan AS.

Ia juga berujar bahwa KPK pastinya sudah memiliki bukti terkait aktor-aktor yang hingga kini masih bebas berkeliaran tersebut.

"Di fakta persidangan sudah disebutkan dari mana sumber aliran itu, alirannya dipakai untuk apa dan kompensasinya dalam bentuk apa. Itu semua menjadi lingkaran yang tak bisa dipisahkan. Ini yang harusnya didalami lagi oleh KPK agar bisa menetapkan aktor-aktor lain yang belum ditetapkan sebagak tersangka," terangnya.

Tak hanya itu, MCW juga mendesak KPK agar segera menuntaskan kasus-kasus lain yang kini masih mangkrak di Kabupaten Malang.

Dari lima yang disebutkan oleh Fachrudin, dua diantaranya ialah terkait dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan, serta dugaan korupsi dan maladministrasi perizinan tambang pasir besi Wonogoro, Kabupaten Malang.

"Seperti kita lihat, Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor pertambangan. Contohnya pertambangan Wonogoro yang terletak di kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak boleh ditambang. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp 600 Miliar, dan SDA di Kabupaten Malang rawan sekali untuk dikorupsi," ucapnya

MCW berharap KPK tidak berhenti pada aktor-aktor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga lebih dalam lagi menelusuri aktor-aktor lain yang masih berkeliaran.

"Kami berharap dari kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar korupsi-korupsi lain di Kabupaten Malang agar persoalan korupsi di Kabupaten Malang bisa segera tuntas dan bisa segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum seperti KPK," imbuhnya.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved