Malang Raya

Reaksi Pemkot Malang Perihal Somasi BPD Mangliawan

Terkait somasi yang dilayangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mangliawan kepada Pemkot Malang, Wasto mengatakan telah...

Reaksi Pemkot Malang Perihal Somasi BPD Mangliawan
benni indo
Sekretaris Pemkot Kota Malang Wasto. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Terkait somasi yang dilayangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mangliawan kepada Pemkot Malang, Wasto mengatakan telah menginventarisir beberapa persoalan. Wasto, yang juga Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Malang menjelaskan bahwa PDAM Kota Malang telah memberikan timbal balik kepada warga.

“Kita sudah inventarisir persoalan-persoalannya. Tuntutan bahwa selama ini , PDAM Kota Malang pada 2014 hingga 2018 sudah membebaskan senilai kurang lebih Rp 3,5 Miliar kalau dikurskan menjadi Rupiah. Terus CSR masuk, dan lain-lain. Saya punya datanya di meja saya,” ujar Wasto.

Dikatakannya persoalan antara PDAM Kota dan Kabupaten Malang ini berubungan dengan Kementerian yang membidangi yakni Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (PUPR) terlebih urusan bagi hasil air tersebut. Maka dari itu, maslaah Wendit selalu difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

Daerah seperti Pemda Kota Malang hanya memfasilitasi persoalan tersebut untuk kemudian dibawa untuk dikonsultasikan melalui provinsi kemudian ke kementrian.

“Izinnya ada di Kemen PU. Ketenutan-ketenuan yang harus dipenuhi, ada di Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) itu,” papar Wasto, Senin (14/1/2019).

Kata Wasto, urusan daerah dilakukan sesuai UU No 23 Tahun 2014. Kewenangan masing-masing daerah, kembali pada yang sudah terotonomikan. Daerah tidak bisa mengerjakan yang belum diberikan oleh pusat dalam bentuk otonomi.

Komersialisasi air yang dilakukan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan PDAM untuk mengubah air baku menjadi  air konsumsi membutuhkan biaya. Juga termasuk biaya perawatan dan pemeliharaan serta petugas personel yang menjaga kenyamanan pelanggan secara teknis.

“Ya siapa yang mau menanggung itu semua? Makanya juga ada biaya-biaya yang harus ditanggung warga” tegasnya.

Namun ternyata belakangan layanan air PDAM kepada warga teganggu. Warga pun banyak yang mengeluh.

Sementara itu Pjs Direktur Utama PDAM Kota Malang Anita Sari mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur di Surabaya pada Senin (14/1/2019). Konsultasi itu untuk membahas terkait polemik yang belakangan muncul di PDAM Kota Malang. Termasuk di antaranya somasi.

Sebelumnya PDAM Kota Malang juga sudah mendatangi instansi penerbit SIPA. PDAM Kota Malang berkonsultasti ke sana terkait kewajiban PDAM Kota Malang selama ini seperti apa.

“Hari ini saya berangkat ke Surabaya. Semuanya akan saya konsultasikan ke provinsi. Ini saya mau berangkat” ujarnya sembari beranjak pergi.

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved