Malang Raya

Tanggapan KPU Kota Malang untuk Malang Corruption Watch

Pernyataan Malang Corruption Watch (MCW) soal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang hanya dilaporkan oleh PDI-P..

Tanggapan KPU Kota Malang untuk Malang Corruption Watch
web
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pernyataan Malang Corruption Watch (MCW) soal Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang hanya dilaporkan oleh PDI-P saja disangkal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Menurut Fajar, Komisioner KPU Kota Malang Divisi Hukum mengatakan, dari 16 partai yang ada, hanya dua partai yang belum melaporkan LADK, yakni Partai Garuda dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Tidak hanya PDI-P, tapi semua partai sudah melaporkan LADK ke kepada kami. Kecuali dua partai itu," ucapnya saat dihubungi SURYAMALANG.COM, Rabu (30/1/2019).

Tak hanya itu, Fajar juga meluruskan terkait temuan MCW bahwa hanya Partai Nasdem saja yang belum melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU Kota Malang.

Menurutnya, dari 14 partai semua sudah melaporkan, sedangkan Partai Garuda dan  PKPI sendiri memang belum, karena di Kota Malang ini PKPI tidak mempunyai caleg di DPRD Kota Malang.

"Mungkin yang dimaksud temen-temen MCW itu datanya Partai Nasdem nihil. Tapi secara formal, Partai Nasdem sudah melaporkan berkas-berkas semua formulir," terangnya.

Terkait dengan Partai yang tidak melaporkan laporan dana tersebut, Fajar mengatakan bahwa partai itu akan diberikan sanksi.

Untuk Partai yang tidak melaporkan LADK nantinya akan dilaporkan ke KPU RI, sedangkan yang tidak melaporkan LPSDK akan diserahkan ke kantor akuntan publik agar kinerja Partai tersebut akan dinilai oleh mereka.

"Jadi langkah awal sebenernya itu, Partai itu akan kami panggil ke KPU Kota Malang dulu, Jika memang tidak ada yang datang, ya akan kami serahkan kepada yang saya sebutkan tadi," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Fajar semua informasi yang ada terkait dengan KPU sudah di update di website KPU Kota Malang.

"Kalau mau konfirmasi terkait dokumen sebenarnya tidak perlu membuat surat, silahkan tinggal datang saja ke KPU nanti kami akan beri form. Jika konfirmasi itu sudah ada di website, maka akan kami arahkan ke sana," imbuhnya.

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved