Rumah Politik Jatim

Debat Politisi Demokrat Vs PDIP Perihal Kasus Ahmad Dhani, Rocky Gerung hingga Buni Yani

Demokrat Nilai Kasus Ahmad Dhani, Rocky Gerung, hingga Buni Yani Sebagai Contoh Hukum Tebang Pilih, PDI Perjuangan: Justru Saat Ini Lebih Bebas

Debat Politisi Demokrat Vs PDIP Perihal Kasus Ahmad Dhani, Rocky Gerung hingga Buni Yani
Tribun Style
Ahmad Dhani 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Partai Demokrat menyebut bahwa pemerintah berpotensi menghambat proses demokrasi, khususnya dalam bidang penegakan hukum. Partai berlambang segitiga mercy ini menilai pemerintah seakan tebang pilih dalam memberikan hukuman.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, membandingkan pemerintah saat ini dengan pemerintahan sebelumnya kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden. Menurutnya, SBY yang juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ini memberikan kebebasan kepada para pengritiknya untuk menyampaikan pendapat.

”Dahulu, saat demo tidak ada kriminalisasi sebab itu adalah bentuk dari berdemokrasi. Sekarang, Ahmad Dhani ketika demo dipolisikan kemudian ditahan. Hari ini (Jumat, 2/1/2019) giliran Rocky Gerung diperiksa,” kata Imelda pada forum Catatan Najwa:Greget Wakil Rakyat di Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (2/1/2019).

Acara ini di moderatori langsung oleh presenter senior, Najwa Sihab serta diikuti oleh sejumlah caleg lintas partai. Juga, sejumlah civitas akademik Unair, serta ribuan mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Surabaya.

Hal ini lantas ditanggapi oleh politisi PDI Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo. Menurut Johan, hukuman pidana kepada Dhani bukan merupakan bentuk dari kriminalisasi. ”Ahmad Dhani ditahan bukan karena dia demo lantas ditahan. Sebaliknya, Ahmad Dhani memang terbukti melanggar UU ITE,” kata Johan di forum yang sama.

Hal tersebut lantas kembali ditanggapi Imelda. ”Inilah yang kami sebut penegakkan hukum tebang pilih. Hukum tajam kebawah, namun tumpul ke atas,” kata Caleg Demokrat DPR RI dari Dapil Jatim VII ini.

Johan yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini kembali menanggapi. ”Jangan salah, bahwa era saat ini justru lebih bebas dalam menyampaikan pendapat. Bahkan, karena bebasnya sampai banyak fitnah yang diitujukan kepada presiden,” kata Caleg PDI Perjuangan yang juga dari Dapil Jatim VII ini.

Ditemui seusai acara, Imelda menjelaskan bahwa potensi kasus yang menyeret beberapa tokoh oposisi mulai dari Ahmad Dhani, Rocky Gerung, hingga Buni Yani menjadi bukti nyata ancaman demokrasi. ”Ancaman demokrasi ini nyata terhadap tokoh-tokoh yang bersebarangan dengan pemerintah,” kata Imelda seusai acara.

Hal ini sangat berbeda dibandingkan pemerintahan SBY. ”Peristiwa seperti saat ini tidak kita rasakan di pemerintahan Pak SBY. Masyarakat pun sudah pintar membaca bagaimana perbedaan pemerintah saat ini dibanding pemerintah sebelumnya,” katanya.

”Pemerintah saat ini di dalam meneggakkan hukum terkesan tebang pilih. Hal ini bertolakbelakang dengan nilai yang diajarkan oleh Bapak SBY bahwa hukum selaiknya harus ditegakkan seadil-adilnya,” pungkasnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved