Malang Raya

Pemkot Malang Baru Tahun 2020 Akan Miliki Mall Pelayanan Publik

Rencananya, pembangunan mall pelayanan publik itu dilaksanakan pada 2020. Tempat itu juga untuk mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemkot Malang Baru Tahun 2020 Akan Miliki Mall Pelayanan Publik
Benni Indo
Wali Kota Malang, Sutiaji 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Wali Kota Malang, Sutiaji mencetuskan wacana pembuatan mall pelayanan publik di Kota Malang. Pilihan itu sebagai upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi di pelayanan publik Pemkot Malang.

Rencananya, pembangunan mall pelayanan publik itu dilaksanakan pada 2020. Tempat itu juga untuk mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sutiaji menjelaskan, memang ada beberapa OPD yang dinilainya rawan. Di mall pelayanan publik nanti akan dipasang mesin yang canggih untuk menghindari terjadinya korupsi.

"Karena potensi terjadinya suap dan korupsi itu karena adanya tatap muka dan interaksi, kalau dengan mesin dapat dicegah," jelasnya lagi.

Sutiaji menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmennya yang ditularkan sampai tingkat paling bawah.

"Itu sudah mulai kami lakukan agar memberi manfaat kepada masyarakat," ujarnya, Sabtu (9/2/2019).

Sutiaji mencontohkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang mengurus tentang perizinan. Nantinya setiap pengurusan izin akan dibuat dalam satu sistem, dan diawasi langsung oleh wali kota, wakil wali kota, hingga sekretaris daerah.

“Kalau ada kendala, akan langsung keluar notifikasi atau pemberitahuan khusus di ponsel saya," imbuhnya.

Menurutnya, skema dengan sistem tertentu itu akan diterapkan di semua OPD. Termasuk penetapan sistem E-budgeting yang saat ini sudah berjalan.

Dengan danya E-budgeting, masyarakat dapat mengetahui anggaran yang dikeluarkan dan pemanfaatannya. Saat ini, ditegaskan Sutiaji, Pemkot Malang telah membuka informasi anggaran melalui media massa.

“Semua program dapat dilihat langsung, itu juga bentuk keterbukaan pemerintah Kota Malang," imbuhnya.

Bahkan, Pemerintah Pusat sudah mulai memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih transaran dalam menggunakan anggaran. Salah satunya mengunggah setiap program beserta besaran anggaran melalui platform khusus yang dibuat pemerintah pusat.

"Tahun ini ada 19 ribu sampai 21 ribu kegiatan Pemerintah Kota Malang yang dimasukkan ke website nasional. Masyarakat bisa mengakses itu dengan mudah," urai Sutiaji.

Beberapa kota di Jawa Timur sudah membuka mall pelayanan publik. Di antaranya ada Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. 

Penulis: Benni Indo
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved