Kabar Jakarta

Catatan Rakor Humas Se-Indonesia, 92,40 Persen Informasi Hoax Dikontribusi Sosmed

Hanya dengan jari kebenaran bisa dijungkirbalikkan. Kebohongan diproduce secara masive hingga dipahami seakan fakta dan kebenaran

Catatan Rakor Humas Se-Indonesia, 92,40 Persen Informasi Hoax Dikontribusi Sosmed
Istimewa
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam paparan Rapat Koordinasi Kabag Humas dan Biro Hukum Se-Indonesia di Jakarta. 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Sebanyak 92,40 persen informasi hoax terkontribusi dari sosial media (Sosmed). Hal itu ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, pada acara Rapat Koordinasi Biro/Kabag Humas dan Hukum se Indonesia yang dihelat oleh Kemendagri di Hall Bidakara Hotel, Jakarta (11/2 '19).

"Sementara media mainstream seperti media cetak hanya 5 persen, radio 1,2 persen dan televisi 8,7 persen, " kata Moeldoko.

Artinya, menurut Moeldoko, masyarakat Indonesia saat ini sedang terjangkiti "virus jari" yang uncontrol. Bagaimana tidak, karena hanya dengan jari kebenaran bisa dijungkirbalikkan. Kebohongan diproduce secara masive hingga dipahami seakan fakta dan kebenaran. "Itu tantangan yang harus dihadapi para pelaku humas," ucap Moeldoko yang mantan Panglima TNI tersebut.

Sementara Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan, politik uang, politisasi SARA, hoax, fitnah dan kampanye negatif adalah racun demokrasi, maka harus dilawan.

"Saya ajak ada kesatuan gerak, kesamaan misi antar Humas Kementerian, Kelembagaan dan Pemerintah Daerah. Selain terus membangun narasi tentang daerahnya masing masing, saya juga minta humas untuk memperhatikan narasi besar (kebijakan dan program program Pemerintah Pusat,red),"  kata Tjahjo kepada Kabiro/Kabag Humas se Indonesia.

Baik Moeldoko maupun Tjahjo mengingatkan, informasi kini banyak tidak tersaring. Ditentukan oleh jari (revolusi jari) tanpa bisa kontrol kebenarannya. Pembenaran lebih dikedepankan daripada kebenaran. Para pelaku humas jangan membiarkan masyarakat makin tenggelam. Demikian dipesankan petinggi kabinet Presiden Joko Widodo tersebut.

Berita kini tidak tersaring. Ditentukan oleh jari (revolusi jari) tanpa bisa kontrol kebenarannya. pembenaran lebih dikedepankan daripada kebenaran. Para pelaku humas jangan membiarkan masyarakat makin tenggelam.

Selain Kepala Staf Presiden dan Mendagri, ikut memberikan materi dalam rakor, Menkominfo Rudiantara, ketua komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu dan Dirjen Kependudukan Kemendagri.

Menkominfo, Rudiantara dengan materi strategi penanganan konten internet negatif, lebih menekankan pentingnya mendorong literasi digital kepada masyarakat.

"Dunia digital tidak dapat kita hindari, jadi untuk menghadapi hoax, kita harus dorong terlebih dahulu aspek membangun literasi (up stream) . Meskipun tentu tetap ada langkah pemeriksaan konten dan issue (mid stream) serta langkah penegakan hukum (down stream)," ucap Rudiantara.

"Untuk mengedukasi masyarakat, saya sudah perintahkan diskominfo dan sekarang jajaran humas untuk menginfokan berita hoax, biar masyarakat tahu bahwa berita itu tidak benar. Jadi jangan dibiarkan bebas dikonsumsi masyarakat, harus difahamkan itu hoax dan tidak benar," lanjut Rudiantara.

Ditambahkannya Rudiantara, Kemenkominfo telah meluncurkan situs "Miss Lambe Hoax. Masyarakat bisa search dan membuka situs tersebut, di dalamnya diinformasikan beberapa catatan kabar yang bersifat hoax.

Kabag Humas Kota Malang, Widianto yang hadir pada acara rakor merespon konstruktif catatan rakor. "Salah satu yang dipesankan tadi daerah perlu memiliki cyber patrol, dan kiranya itu juga telah ditegaskan Pak Wali (red. Walikota Sutiaji) yang telah memiliki "cyber army", dengan peran mendeteksi dan merespon secara cepat aduan yang masuk. Bahkan yang masuk platform sosmed akun Pak Wali langsung dialirkan ke Kepala OPD, " tutur Wiwid panggilan Kabag Humas Pemkot Malang. (Hms)

Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved