Malang Raya

Kepala Dinas Pendidikan Belum Lapor soal Sanksi Oknum Guru Cabul di SDN Kauman 3

Sekretaris Pemkot Malang, Wasto, akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah.

Kepala Dinas Pendidikan Belum Lapor soal Sanksi Oknum Guru Cabul di SDN Kauman 3
SURYAMALANG.COM/Sri Wahyunik
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Sekretaris Pemkot Malang, Wasto, akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah. 

Wasto ingin mengetahui sanksi apa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada IM, oknum guru terlapor kasus dugaan pencabulan terhadap murid di SDN Kauman 3, Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, Kota Malang.

“Sesuai dengan PP 53 tahun 2009 yang berwenang memberi sanksi atasannya langsung. Saya akan memanggil Bu Zubaidah. Antara kesalahan dengan sanksi semacam apa. Saya belum dilapori. Kalau kejadiannya sudah. Tapi konkrit sanksinya apa saya belum dilapori,” ujar Wasto di Balai Kota Malang, Senin (18/2/2019). 

Rencananya, Wasto memanggil Zubaidah pada Senin sore atau Selasa (19/2/2019). Adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di SDN Kauman 3 mendorong untuk dibuatnya kebijakan yang tepat di kemudian hari.

Sekretaris Pemkot Malang, Wasto
Sekretaris Pemkot Malang, Wasto (Benni Indo - SuryaMalang.com)

Menurut Wasto, setiap kejadian menjadi referensi kebaikkan kebijakan di kemudian hari.

“Bentuk kebijakan apa yang paling mampu menjawab dari sebuah persoalan itu, tentu minta referensi dari OPD yang membidangi. Kira-kira, dengan kondisi seperti ini cara menutup celahnya bagaimana, tentu saya akan ajak diskusi bu Zubaidah dan beberapa pihak yang ada di sana,” ungkapnya.

Wasto mengatakan, jangan sampai kebijakan tidak menjawab dari persoalan yang ada sehingga berpeluang terulangi kembali. Ia ingin ada sebuah penjelasan sehingga mampu menjawab dari persoalan yang terjadi.

“Makannya itu, apakah evaluasi kebijakan dan personil, kami akan mendengarkan dulu,” tegasnya.

Terkais upaya hukum yang saat ini tengah diproses di Polres Malang Kota, Wasto menyerahkan sepenuhnya wewenang itu kepada pihak kepolisian. Pemkot Malang tidak akan ikut campur dalam upaya hukum yang sedang dilakukan.

“Supaya kami tidak terkesan mencampuri, kemudian ada kemandirian dari proses hukum, kami menghargai apa yang diproses oleh Polres Malang Kota,” tegasnya. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved