Rumah Politik Jatim

Belasan Ribu Santri Berpotensi Golput, KPU Jombang Sarankan Coblos di Kampung Halaman

Komisioner KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi mengaku belum mengetahui secara persis keseluruhan jumlah santri di Jombang.

Belasan Ribu Santri Berpotensi Golput, KPU Jombang Sarankan Coblos di Kampung Halaman
suryamalang.com/Didik Mashudi
KAUM SANTRI. 

SURYAMALANG.COM, JOMBANG - Belasan ribu santri berpotensi tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 di Jombang, Jawa Timur. Ini karena mereka tidak mengturus dokumentasi pindah memilih.

Dari hasil rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap awal oleh KPU Jombang, tercatat hanya 868 orang yang mengurus pindah mencoblos dari daerah asal, ke Jombang.

Padahal, di Jombang terdapat 300 an pondok pesantren (ponpes) yang setiap ponpes memiliki ratusan, bahkan ribuan santri, dengan mayoritas berasal dari luar Jombang.

Mereka inilah pada pileg dan pilpres 17 April mendatang berpotensi tidak mencoblos, karena tidak mengurus formulir A5, sebagai dokumen untuk pindah mencoblos di Jombang .

Komisioner KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi mengaku belum mengetahui secara persis keseluruhan jumlah santri di Jombang.

Namun untuk proses pencoblosan ini, Burhan meminta, jika tidak memungkinkan mengurus surat pindah mencoblo, agar mereka tetap menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya.

"Kami imbau mereka gunakan hak pilihnya di tempat asal. Sebab, dengan begitu mereka tetap bisa mencyoblos lima surat suara. Yakni surat suara pilpres, DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD," kata Burhan kepada Suryamalang.com, Senin (19/02/19).

Burhan mengklaim, sudah gencar sosialisasi pengurusan pindah mencoblos ini ke seluruh pesantren serta melakukan koordinasi dengan kantor kemenag setempat. Tujuannya agar santri luar daerah mengurus formulir A5 untuk pindah mencoblos.

Kata dia, setelah rekapitulasi DPTb tahap pertama, proses tahap kedua akan terus dilakukannya hingga rekapitulasi 12 Maret mendatang.

Sehingga bagi pemilih asal luar daerah yang ingin pindah domisili untuk mencoblos bisa meminta dokumen A5 ke KPU setempat. Namun respon santri memang belum menggembirakan.

Salah satu santri Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Umi Khulsum (22) asal Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mengaku mengetahui soal kepengurtusan pindah mencoblos dengan formulir A5 ini.

Dia bersama dua orang rekan datang ke KPU pada 16 Februari. Meski prosesnya tidak banyak makan waktu dan hanya perlu KTP el dan KK saja, namun menurutnya, dia kesulitan lantaran persoalan teknis keluar pesantren yang ribet.

"Apalagi yang statusnya pelajar ini. Sulit, karena untuk keluar pondok harus izin ke pengurus dan perlu kendaraan untuk ke datang KPU," ungkapnya.

Dia berharap, KPU berinisitif datang ke pesantren melakukan pendataan DPTb. Jika tidak, katanya, banyak santri yang golput karena tidak memiliki formulir A5.

Sedangkan untuk mencoblos di kampung halaman, Umi Khalsum mengaku membutuhkan biaya dan waktu tak sedikit. "Untuk pulang kampung butuh waktu satu minggu, biaya tiket pulang pergi sekitar Rp 2 juta," pungkasnya.

Penulis: Sutono
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved