Malang Raya

Pekan Panutan Pajak 2019, Disiapkan Hadiah Paket Sembako Bagi Pembayar Pajak Di Kota Malang

Pemkot Malang akan membuka layanan pembayaran PBB berhadiah langsung paket sembako bagi masyarakat kelurahan-kelurahan sekitar Balaikota,

Pekan Panutan Pajak 2019, Disiapkan Hadiah Paket Sembako Bagi Pembayar Pajak Di Kota Malang
Ist
Warga Kota Malang antusias kewajiban membayar pajak. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Antusiasme warga Kota Malang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sungguh luar biasa. Meski secara resmi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Perkotaan Tahun 2019 baru akan dilaunching pada Senin (25/2/2019).

Mengacu data yang dihimpun Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang per 19 Februari 2019, jumlah yang telah dibukukan dari sektor PBB Perkotaan sudah menyentuh nilai hampir Rp 2 Miliar.

Melihat tingginya animo masyarakat serta dalam rangka mensukseskan Launching Pajak Daerah & Pekan Panutan Pajak 2019, Pemkot Malang akan membuka layanan pembayaran PBB berhadiah langsung paket sembako bagi masyarakat kelurahan-kelurahan sekitar Balaikota, Sabtu (23/2/2019) nanti.

Masyarakat bisa melakukan pembayaran cukup dengan membawa SPPT tahun sebelumnya. Pelayanan di halaman Balaikota dibuka mulai pukul 07.00 WIB.

“Sudah menjadi komitmen BP2D untuk memberikan dan meningkatkan layanan terbaik dalam hal perpajakan daerah, khususnya PBB Perkotaan kepada masyarakat,” kata Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, Kamis (21/2/2019).

Kata Ade, kini saatnya masyarakat menengah ke bawah juga berperan menjadi panutan pajak bagi warga lainnya dan menjadi teladan bagi semuanya.

Mantan Kabag Humas Setda Kota Malang itu menjelaskan, gerak cepat dilakukan OPD eks Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tersebut agar bisa mencapai target Rp 501 Milyar yang ditetapkan tahun ini.

Meski ada kenaikan target hingga lebih dari Rp 80 M, namun Ade menegaskan, tidak akan membebani masyarakat Kota Malang dengan kenaikan nilai PBB.

“Tidak ada kenaikan PBB,” tegas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Bahkan dengan memperoleh bukti pembayaran lebih awal, memungkinkan masyarakat bisa memanfatkan kesempatan untuk keperluan lainnya, seperti peralihan hak atas tanah & bangunan serta keperluan administrasi lain-lain yang membutuhkan bukti lunas PBB.

Penulis: Benni Indo
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved