Kabar Madiun

Bupati dan Kajari Madiun Teken Pakta Integritas Cegah Korupsi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) meneken pakta integritas dan komitmen bersama,

Bupati dan Kajari Madiun Teken Pakta Integritas Cegah Korupsi
humas
Bupati Madiun, Ahmad Damawi, sepakat mendukung upaya Kejaksaan Negeri dalam mencegah korupsi. Dengan adanya zona integritas, ia berharap akan membawa dampak untuk menurunkan angka korupsi. 

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) meneken pakta integritas dan komitmen bersama, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Kejari Kabupaten Madiun, Senin (25/2/2019).

"Pencananngan zona integrtias menuju WBK,WBBM ini merupakan langkah awal dalam rangka untuk birokrasi yang bersih, bebas korupsi, menuju kinerja profesional dan pelaynan publik yang lebih baik. Jadi ini baru langkah awal kita menjalankan dan tentu tidak terlepas dari pada kecepatan penanganan korupsi yang ada. Insya Allah akan kita laksanakan dengan seluruh dukungan masyarakat," kata Kepala Kejari Kabupaten Madiun, Sugeng Sumarno usai acara.

Sugeng menuturkan, saat ini Kejari Madiun telah berhasil mengungkap kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup pada 2018. Kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 417 juta ini telah dipersidangan dengan dua terdakwa.

Kedua terdakwa yakni pejabat di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Madiun yakni Kepala Dinas, Bambang Brasianto dan Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Domestik, Priono Susilo Hadi .

"Untuk 2018, kasus korupsi di Dinas LH dari anggaran pengelolaan sampah. Saat ini masih proses persidangan," kata Sugeng.

Selain itu, pihak Kejari Kabupaten Madiun, pada tahun ini menangani dua laporan kasus korupsi di desa. Namun, ia belum menjelaskan, karena masih dalam tahap pengumpulan bukti.

"Untuk pengaduan ada dua, masih dalam tahap pengumpulkan data awal, pengaduan desa, ini masih pengumpulan bukti-bukti awal, sehingga kami belum bisa menyampaikan detailnya," katanya.

Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Damawi, sepakat mendukung upaya Kejaksaan Negeri dalam mencegah korupsi. Dengan adanya zona integritas, ia berharap akan membawa dampak untuk menurunkan angka korupsi.

"Dengan komitmen ini kita utamakan masalah pencegahan korupsi, ini acara istimewa untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Madiun. Bicara pencegahan bukan tanggung jawab yang ada di birokrasi saja. Insyaallah di forkopimda ada pemerintahan yang ikut terlibat," kata Kaji Mbing.

Dia menuturkan, pencegahan korupsi tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk elemen LSM.

Dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Madiun, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri, Dandim 0803 Madiun, Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, Perwakilan Kapolres, serta LSM.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved