Kabar Tulungagung

Satpol PP Pemprov Jatim ke Tulungagung, Kini Tak Lagi Menindak Penambang Pasir Sungai Brantas

Sebab razia hanya menyita mesin-mesin penyedot, namun tidak pernah menangkap pemilik mesin maupun operatornya. Tidak lama setelah razia, aktivitas ini

Satpol PP Pemprov Jatim ke Tulungagung, Kini Tak Lagi Menindak Penambang Pasir Sungai Brantas
Mesin penyedot yang disita polisi dari penambang pasir ilegal di Sungai Brantas Tulungagung. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Satpol PP Pemprov Jawa Timur melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jatim di kantor Kecamatan Ngantru, Selasa (26/2/2019). Kegiatan ini juga diikuti pembentukan Kader Penegak Perda.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Provinsi Jatim, Fathurohman, mengatakan, Tulungagung dipilih karena banyak laporan adanya tambang pasir liar. Dampaknya Sungai Brantas jadi rusak, dan lingkungan jadi tidak bagus.

Karena itu Fathurohman juga mengajak Dinas ESDM, untuk memberikan wawasan teknis konservasi. Sayangnya selama acara yang digelar di kantor Kecamatan Ngantru, sekitar 200 meter mesin-mesin penyedot pasir bebas beroperasi.

Dari atas Jembatan Ngujang terlihat kepulan asap hitam mesin diesel yang menyedot pasir dari dasar sungai. Sementara truk-truk berjajar di tepi Sungai Brantas antre, menunggu giliran diisi pasir.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Provinsi Jatim, Fathurohman.
Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Provinsi Jatim, Fathurohman. (david yohanes)

Saat Fathurohman ditanya kemungkinan melakukan penetiban tambang pasir ilegal itu, ia tidak menjawab tegas. Menurutnya paradigma Satpol PP sudah berubah. Jika dulu Satpol PP mengambil pompa penambang, sekarang harus melakukan mediasi.

“Mereka melakukan penambangan karena tidak tahu Perdanya tidak boleh menambang. Karena itu pentingnya melakukan sosialisasi,” terang Fathurohman.

Selain itu masyarakat menambang pasir secara ilegal ini karena tidak ada pekerjaan lain. Karena itu yang perlu dilakukan adalah mengubah paradigma masyarakat.

Lewat sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin paham, dan mengubah pola pikirnya soal tambang pasir. Para Kader Penegak Perda ini nantinya yang akan memberikan penguatan ke masyarakat sekitar.

"Bahwa dampak penambangan (liar) adalah keruskan lingkungan. Bisa menimbulkan bencana," pungkas Fathurohman.

Hingga saat ini mesin-mesin penyedot pasir masih bebas beroperasi di sepanjang Sungai Brantas Tulungagung. Biasanya aktivitas ini akan hilang sejenak, ketika mulai ramai ditulis di media.

Mereka mengubah operasi saat menjelang subuh, mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 07.00 WIB. Masyarakat juga tidak lagi percaya dengan razia yang dilakukan aparat keamanan.

Sebab razia hanya menyita mesin-mesin penyedot, namun tidak pernah menangkap pemilik mesin maupun operatornya. Tidak lama setelah razia, aktivitas ini kembali muncul.

Penulis: David Yohanes
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved