Malang Raya

Wakil Wali Kota Malang Sebut Kasus Korupsi Masal Sebagai Momen Pelajaran Berharga

Pemkot Malang tengah bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat untuk memberantas korupsi.

Wakil Wali Kota Malang Sebut Kasus Korupsi Masal Sebagai Momen Pelajaran Berharga
suryamalang.com/Benni Indo
Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis memukil gong tanda diresmikannya zona integritas di PN Malang, Selasa (26/2/2019). Acara itu dihadiri Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Wawali Malang Sofyan Edi Jarwoko, Kajari Kota Malang Amran Lakoni serta beberapa perwakilan forkopimda Kota Malang dan Batu. 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, peristiwa korupsi berjamaah yang diusut KPK beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga. Saat ini, Pemkot Malang tengah bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bung Edi, sapaan akrabnya setelah mengikuti penandatanganan zona integritas di Pengadilan Negeri (PN) Malang, Selasa (26/2/2019).

"Masyarakat sekarang menunggu aksi Pemkot Malang untuk menunjukkan apa yang terjadi kemarin. Itu adalah menjadi guru yang terbaik," ujar Edi.

Sejak kejadian itu, Pemkot Malang banyak berbenah. Edi menjelaskan, momentum itu menjadi starting poin untuk melakukan upaya pembangunan kepercayaan publik.

"Termasuk hari ini, integritas. Kami kerja real menunjukkan ke masyarakat agar kepercayaan masyarakat tumbuh kembali," paparnya.

Pemkot Malang mendukung upaya PN Malang mencanangkan zona integritas. Dalam waktu dekat Walikota Malang Sutiaji juga akan bertemu Ketua PN Malang, Nuruli Mahdilis, untuk membangun sarana dan prasarana pendukung.

Sementara Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang juga hadir dalam kesempatan itu menegaskan, kalau Pemkot Batu tengah dalam proses peningkatan perbaikan birokrasi. Perbaikan itu untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan tanpa korupsi.

"Alhamdulillah, kami senang PN Malang punya niat membangun zona integritas. Saya sampaikan, ASN di Pemkot Batu tidak ada lagi alasan sehingga tidak sesuai dengan prosedur. Itu tidak boleh ada alasan, syaratnya harus terpenuhi semua," ungkapnya.

Dewanti menjelaskan, dalam poin disiplin adminitrasi itu tidak boleh ada pengecualian. Di sisi lain, diakui Dewanti, perlu ada hal-hal yang diselesaikan terkait peningkatakan kawasan wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Setiap tahun harus lebih bagus. Kalau perlu tidak ada celah lagi di pemeriksaan WTP tahun ini," katanya.

Dewanti mengatakan, salah satu sektor yang perlu didampingi dan diperbaiki adalah sektor hibah. Kata Dewanti, masyarakat yamg mengelola dana hibah masih belum memahami proses administratif.

"Seperti di sektor hibah, masyarakat kadang-kadang tidak paham secara administratif. Saya rasa hampir semua itu," paparnya.

Ketua PN Malang, Nuruli Mahdilis, berkomitmen melayani masyarakat tanpa tebang pilih. Ia akan secara serius mengawasi agar pelayanan di PN Malang tanpa KKN dan titipan dari pihak manapun.

"Kami tidak membantu, tapi memang seharusnya itulah pelayanan yang diberikan. Melayani masyarakat sesuai aturan. Bebas KKN dan tidak ada diskriminasi. Tidak ada tebang pilih atau titipan," tegasnya.

Nuruli menghimbau, jika masyarakat menemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka bisa segera melaporkan langsung ke pihaknya. "Kalau misalnya ada yang menemukan hal-hal tertentu, bisa langsung dilaporkan," ucapnya. 

Penulis: Benni Indo
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved