Kabar Tulungagung

Bupati Non Aktif Tulungagung Syahri Mulyo Tidak Banding, Namun Putusan Hakim Tipikor Belum Inkracht

Syahri mengaku bersalah karena menerima aliran dana fee proyek Dinas PUPR Tulungagung. Syahri menerima putusan hakim tanpa banding.

Bupati Non Aktif Tulungagung Syahri Mulyo Tidak Banding, Namun Putusan Hakim Tipikor Belum Inkracht
Bupati non aktif Tulungagung Syahri Mulyo dan Wabup Maryoto Birowo. 

SURYAMALANG.COM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo menyatakan menerima putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Lewat kuasa hukumnya, Hakim Yunizar, Syahri menyatakan tidak banding.

"Konsekuensinya Pak Syahri akan melaksanakan semua putusan hakim," terang Yunizar, saat dihubungi lewat telepon, Kamis (28/2/2019).

Meski demikian, putusan ini masih belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebab berkas perkara Syahri menjadi satu dengan Mantan Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Sutrisno dan Agug Prayitno, perantara fee proyek di PUPR Tulungagung.

Dari tiga terdakwa itu, satu di antaranya menyatakan banding. "Informasi yang saya tahu, Pak Sutrisno menyatakan banding. Karenanya masih menunggu putusan banding itu," sambung Yunizar.

Sebelumnya Syahri melakukan konsultasi dengan penasehat hukum terkait putusan hakim. Dalam konsultasi itu, Syahri mengaku bersalah karena menerima aliran dana fee proyek Dinas PUPR Tulungagung.

Hasilnya Syahri menerima putusan hakim tanpa banding, dengan semua konsekuensi hukumnya. "Sesuai putusan hakim, Pak Syahri akan membayar denda dan kerugian negara," tegas Yunizar.

Sebelum menerima putusan, pihaknya telah melakukan serangkaian pertimbangan dan memberikan konsultasi kepada Syahri Mulyo maupun pihak keluarga. "Hasil konsultasi dijadikan oleh terdakwa untuk memutuskan menerima vonis dan tidak mengajukan banding," ujarnya, Kamis (28/02/2019).

Dengan keputusan ini, pihaknya mengaku menerima seluruh putusan yang telah dijatuhkan oleh majlis hakim, serta mengaku bersalah karena menerima aliran dana fee proyek pembangunan infrasturktur di lingkup Pemkab Tulungagung, sebesar Rp 28 milyar.

"Terdakwa menilai putusan hakim ini sudah tepat sehingga dirasa tidak perlu mengajukan banding," imbuhnya.

Sebelumnya pada sidang putusan 14 Februari 2019 lali, Syahri diputus penjara selama 10 tahun. Selain itu, Syahri dikenai denda Rp 700 juta dan wajib mengembalikan kerugian negara Rp 28 miliar.

Yunizar menegaskan, tidak ada aset Syahri yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab sebelumnya KPK telah menyita sejumlah petak tanah di Tulungagung, karena terindikasi ada kaitannya dengan kasus korupsi ini.

Penulis: David Yohanes
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved