Kabar Pasuruan

Jaksa Pasuruan Datangkan Ahli Geodesi untuk Hitung Volume Tanah Kas Desa yang Dijual

Jaksa membuka lagi kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 4,6 hektare di Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Jaksa Pasuruan Datangkan Ahli Geodesi untuk Hitung Volume Tanah Kas Desa yang Dijual
galih lintartika - suryamalang.com
CARI BUKTI TAMBAHAN : Kejari Kabupaten Pasuruan dan Ahli Geodesi turun ke lokasi TKD yang diduga disalahgunakan di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan kembali membuka kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 4,6 hektare di Desa Bulusari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Koprs Adhyaksa mendatangi lokasi TKD Bulusari di Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Selasa (5/3/2019) siang. Dalam kesempatan kali ini, penyidik membawa ahli geodesi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Penyidik ingin mengetahui kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan TKD Desa Bulusari ini. Makanya, ahli geodesi ini didatangkan untuk menghitung sedimentasi akhir menentukan tinggi dan volume tanah yang diduga hilang.

"Bentuk penyalahgunaan TKD ini adalah adanya dugaan memanfaatkan TKD ini dikeruk selama empat tahun, mulai 2013 - 2017. Nah, uang hasil penjualan tanah yang dikeruk itu dimasukkan ke dalam kas desa," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra.

Dikatakan Denny, ahli geodesi ini nantinya akan menghitung volume awal dan sekarang. Akan dihitung, kata dia, berapa banyak volume tanah yang dikeruk, diduga dijual, dan hasil penjualannya tidak disetorkan. Hari ini, ahil ini melakukan pengukuran menggunakan alat.

"Nanti setelah hasil dari ahli geodesi ini keluar, akan kami bawa hasil ahli dari geodesi sekaligus membawa hasil dari pemeriksaan BPN terkait luas dan status tanah ke BPKP. Nah, di sana di BPKP akan dihitung kerugian uang negaranya, dan selanjutnya akan ketemu nanti nominal kerugian negara," jelas dia.

Menurut Denny, status kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Tak lama lagi, pihaknya akan menentukan sikap untuk menentukan siapa calon tersangkanya. Semuanya akan dilakukan setelah hasil dari BPKP atau kerugian negara sudah ditemukan. Untuk pemeriksaan saksi, dan cek lokasi, sudah dilakukan selama ini.

Dari hasil pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket) selama ini, kata dia, indikasi itu sangat kuat. Ada sebuah rekayasa, TKD seluas 4,6 hektar ini dikeruk dan dijual ke sejumlah perusahaan di Jawa Timur.

Bahkan, hasil penjualan TKD ini diduga kuat mengalir ke sejumlah oknum perangkat desa. Diduga kuat, ada unsur kesengajaan untuk tidak menyetorkan hasil penjualan tanah TKD ke KAS Desa dengan tujuan tertentu, termasuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Namun, secara rinci, Korps Adhyaksa enggan membukanya sekarang.

"Jadi hasil dari pengerukan tanah TKD ini dijual ke beberapa perusahaan di Surabaya, Sidoarjo, dan kota atau kabupaten lainnya. Tapi ini masih akan kami kembangkan, kami akan mendalaminya lebih lanjut setelah ini," tambah Denny.

Ia mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan berkas perkaranya. Ia berjanji setelah hasil keluar, pihaknya akan cepat membawanya ke BPKP untuk dijadikan dasar menghitung kerugian negaranya.

"Kemarin kami memang sempat kesulitan mencari ahli geodesi. Kami sempat bingung mencari ahli geodesi ini, kalau ahli lainnya banyak. Nah , kami memang mencari ahli geodesi yang punya peralatan lengkap. Mudah - mudahan bisa cepat selesai, dan kasus bisa segera dinaikkan," pungkas dia.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved