Kota Batu

Kerawanan Pemilu di Kota Batu Masih Dominan Politik Uang dan Pelanggaran APK

Yogi Eka Chalid anggota Bawaslu Kota Batu Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, mengatakan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya...

Kerawanan Pemilu di Kota Batu Masih Dominan Politik Uang dan Pelanggaran APK
Sany Eka Putri
ILUSTRASI - Pelanggaran APK yang juga termasuk salah satu kerawanan pemilu di Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) dan politik uang masih mendominasi indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kota Batu.

Pelanggaran APK sudah terlihat bahkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kampanye. Sedangkan politik uang sejauh ini masih belum terlihat.

Yogi Eka Chalid anggota Bawaslu Kota Batu Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, mengatakan berkaca dari tahun-tahun sebelumnya jika politik uang ini bisa terjadi di hari terakhir sebelum pemilihan.

"Atau bisa juga terjadi saat hari pemilihan. Justru itu yang paling rawan," kata Yogi saat pemaparan IKP kota Batu, di Bawaslu, Selasa (12/3/2019).

Ia menambahkan IKP 2019 ini juga mengacu dalam IPK yang terjadi dalam Pilwali 2017 dan Pilkada 2018. Diantaranya, informasi hoax di media sosial, konteks sosial politik, politik identitas, pelanggaran APK, politik uang.

Ia menjelaskan saat pelaksanaan hari pemilihan setiap orang bisa terjerat hukuman pidana dan administratif bila diketahui memberikan janji dan materi kepada calon pemilih. Namun saat masa kampanye atau hari tenang, yang akan terjerat pidana adalah pemberi, timses, tim kampanye, dan juru kampanye yang terdaftar.

"Kami berharap hal itu tidak terjadi di Kota Batu. Karena sejauh ini masih dugaan, sehingga di masyarakat ada temuan tapi tidak ada bukti," imbuhnya.

Aiptu Subarno, anggota Satuan Intelkam Polres Batu menambahkan permainan politik yang tidak terlalu tampak ini bisa dikatakan akan ada saatnya bereuforia. Ia menilai saat pemilu tahun 2012 permainan botoh atau petaruh (penjudi) sangat terlihat.

"Bahkan gesekan antar personal caleg itu terlihat. Nah dalam hal ini setelah melalui survei kerawanan ini Gakkumdu bisa bergerak. Intinya saling berkomunikasi," kata Subarno.

Karena sejauh ini Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih belum bergerak. Ia berharap dari IKP ini bisa jadi patokan untuk mengamankan selama jalannya pemilu.

"Lokasi juga jadi tempat yang perlu ditargetkan, seperti tempat ibadah jangan sampai dijadikan tempat berpolitik," pungkasnya. 

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved