Malang Raya

Polisi Malang Tahan Kades Balearjo Kecamatan Pagelaran, Diduga Korupsi Rp 416,5 Juta

Unit IV Tipikor Satreskrim Polres Malang menahan Riduan, Kepala Desa Balearjo Kecamatan Pagelaran, Senin (11/3/2019).

Polisi Malang Tahan Kades Balearjo Kecamatan Pagelaran, Diduga Korupsi Rp 416,5 Juta
Hayu Yudha Prabowo
KORUPSI DANA DESA - Kepala Desa Balearjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, RW yang menjadi tersangka korupsi Dana Desa di tunjukan pada wartawan di Mapolres Malang, Rabu (13/3/2019). RW melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 416,5 juta. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Unit IV Tipikor Satreskrim Polres Malang menahan Riduan, Kepala Desa Balearjo Kecamatan Pagelaran, Senin (11/3/2019).

Riduan ditangkap karena dugaan kasus korupsi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2015 - 2016.

Ketika dikonfirmasi, Rabu (13/3/2019), Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menjelaskan, penahanan tersangka yang berusia 53 tahun itu dilakukan, setelah pihaknya menemukan cukup bukti. Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, kerugian negara ditaksir sebesar Rp 416,5 juta lebih.

"Karena pengelolaan ADD dan DD tahun 2015 dan 2016, dilakukan sendiri oleh tersangka. Dari pembangunan desa, terjadi kekurangan volume pembangunan. Termasuk ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Sementara baru kepala desanya yang kami jadikan tersangka. Namun kami masih akan mengembangkan kasusnya lebih dalam apakah ada orang lain yang terlibat," tutur Ujung.

Yade menambahkan, dugaan korupsi dari anggaran tersebut juga ditemukan biaya pajak dari DD dan ADD yang tak dibayarkan. Selain itu hasil sewa tanah kas desa yang seharusnya dimasukkan ke kas desa, tapi diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Ujung merinci, kerugian negara sebesar Rp 416,5 juta yang dilakukan Riduan ini, dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp 41,4 juta, tahun 2016 senilai Rp 192,8 juta. Kemudian sisa penggunaan anggaran tahun 2015 yang belum disetorkan ke kas desa sebesar Rp 5,3 juta.

Lalu pembayaran pajak DD dan ADD tahun 2016 yang tidak disetorkan sebesar Rp 11,3 juta. Tak luput dari penyalahgunaan, penerimaan pendapatan asli desa (PAD) dari hasil pengelolaan tanah kas desa yang tidak disetorkan ke kas desa sebesar Rp 165,6 juta.

"Tersangka kami jerat dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal sub pasal 3 dan 8 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan Ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara," tandas Ujung.

Di sisi lain, tersangka Riduan mengaku, sama sekali tidak ada yang dinikmatinya untuk kepentingan pribadinya. Ia berkilah bahwa seluruh uang tersebut, digunakan untuk keperluan kegiatan lain.

"Semua untuk kegiatan di desa seperti bersih desa, Agustusan, dan suro desa. Tak ada yang saya gunakan pribadi," terangnya sambil tertunduk. 

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved