Kabar Pasuruan

DPRD Tuding Pemkab Sibuk Promosi, Tapi Tak Beri Solusi Bagi Petani Kopi Pasuruan

DPRD prihatin dengan kondisi ini. Bagi dewan, hal ini bisa terjadi karena kurang cermatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.

DPRD Tuding Pemkab Sibuk Promosi, Tapi Tak Beri Solusi Bagi Petani Kopi Pasuruan
suryamalang.com/Galih Lintartika
Kopi Kapiten dalam bentuk sachet ini rencananya akan dipasarkan secara massal, tapi sayang, perizinannya dari BPOM telat, karena kedahuluan pengusaha dari Pati, Jawa Tengah. 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Keterlambatan mengurus izin hingga akhirnya berdampak pada kegagalan mendapatkan merk dagang kopi kapiten (kopi khas kabupaten) Pasuruan ini menjadi sorotan tersendiri bagi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi mengaku prihatin dengan kondisi ini. Bagi dia, hal ini bisa terjadi karena kurang cermatnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.

"Gebyar dan promosi Kopi Kapiten ini hanya semarak di permukaan dan tidak menyentuh akar persoalan dunia perkopian," katanya saat ditemui Suryamalang.com, Senin (18/3/2019).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan ini juga menilai, Pemkab kurang hati - hati. Seharusnya, Pemkab mementingkan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan petani kopi dari hulu hingga hilir.

"Daripada branding Kopi Kapiten sampai harus menghabiskan anggaran APBD miliaran rupiah, lebih baik menyelesaikan persoalan permodalan dan pemasaran kopi produksi kelompok tani. Selama ini, Pemkab sibuk promosi," jelasnya.

Dijelaskan dia, brand kapiten ini terkesan membatasi pergerakan kopi - kopi lokal milik petani Pasuruan. Ia menyebut, jika memang kapiten diproduksi massal, maka akan mempersempit pergerakan kopi yang dibranding sendiri oleh petani kopi di Pasuruan.

"Memang, brand kapiten ini diambil dari kopi - kopi petani Pasuruan. Jadi, yang punya usaha kopi, dan punya brand sendiri, tidak bisa leluasa dalam memasarkan kopinya. Mereka dibayangi oleh kapiten," tambahnya.

Menurut Andri, saking sibuknya, Pemkab juga tidak memikirkan nasib petani kopi yang sudah punya brand sendiri ini. Seharusnya, Pemkab juga harus memikirkan nasib petani ini.

"Saya kira, Pemkab lebih baik memikirkan pemasaran kopi asli Kabupaten Pasuruan. Bisa membuat kebijakan agar restoran, hotel, cafe atau warung kopi menjual kopi produksi kelompok tani, atau lainnya. Sehingga hasil panen kopi rakyat memiliki pasar yang jelas," ungkap dia.

Selain itu, lanjut Andri, Pemkab selama ini juga tidak memikirkan modal untuk petani kopi. Tidak ada program atau upaya untuk memfasilitasi petani kopi mendapatkan bantuan modal. Padahal, modal adalah hal vital bagi petani kopi di sini.

"Ini sedang kami siapkan. Kami punya program bantuan pinjaman modal untuk petani kopi dan petani lainnya. Sudah ada beberapa bank besar yang mau membantu petani. Selama ini, petani dibiarkan tidak diperhatikan, khususnya untuk bantuan permodalan," imbuhnya.

Sementara politisi dari Partai Gerindra Rohani Siswanto menambahkan, potensi sektor agro kabupaten pasuruan ini sangat luar biasa, khususnya kopi. Hanya saja, kata dia, selama ini memang pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak tepat.

"Tidak tepat itu menurut saya, Pemkab tidak melihat potensi ini sebagai bagian dari bagian usaha secara utuh. Sehingga kesannya hanya disiapkan untuk mendapatkan penghargaan dan pameran - pameran semata," tambah Rohani.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, sekelompok pengusaha yang juga orang dekat Bupati Pasuruan membentuk badan usaha PT Kapiten Jaya Abadi. Rencananya, mereka akan memproduksi kopi ini secara massal. Sayangnya, mereka kurang cepat saat menguruskan izin ke BPOM. Jadi, brand kapiten ini sudah lebih dimiliki oleh pengusaha asal Pati, Jawa Tengah. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved