Kota Batu

Tukang Bakso dan Pelaku UMKM di Kota Batu jadi Sasaran Pajak

Tukang bakso dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jadi sasaran pajak tahun 2019 ini.

Tukang Bakso dan Pelaku UMKM di Kota Batu jadi Sasaran Pajak
Sany Eka Putri
Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari (tengah) bersama Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat menjelaskan MoU. 

SURYAMALANG.COM, BATU - Tukang bakso dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jadi sasaran pajak tahun 2019 ini. Karena tahun 2019 ini digencarkan untuk kesadaran masyarakat menjadi wajib pajak.

Hal itu dikatakan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko seusai MoU dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim III tentang optimalisasi pajak, di Balai kota Among Tani, Selasa (19/3).

Dewanti mengatakan banyak tukang bakso dan pelaku UMKM di Kota Batu yang memiliki omset penghasilan tinggi. Dalam hal ini ia sama-sama menyadarkan bahwa mereka juga wajib pajak.

"Ada tukang bakso yang pendapatannya itu luar biasa. Ketika ditanya, masih belum membayar pajak. Nah hal seperti ini yang kami rangkul," kata Dewanti.

Sementara itu untuk pelaku UMKM merupakan bagian untuk mempertahankan pelaku UMKM itu agar bisa survive. Apalagi jumlah UMKM di Kota Batu ini ada lebih dari 5000 pelaku usaha.

Dengan adanya MoU ini pihak pemerintah bisa terbantu dari kantor pajak untuk mendata wajib pajak.

"Itu yang belum bisa kami capai, makanya dengan kerjasama ini kami terbantu. Kita rangkul semua wajib pajak, kan nanti ada kriterianya. Di sisi lain untuk mencapai target juga," imbuhnya.

Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari menambahkan pihaknya nanti akan lebih menekankan pada peningkatan SDM agar lebih tertib membayar pajak. Peningkatan SDM ini bisa menerjunkan tim penagihan pajak, juru sita, pemeriksaan pajak, penyidik pajak dari pihak Kanwil di Kota Batu.

"Ada second man yang istilahnya magang di Kota Batu. Untuk membantu penertiban pembayaran pajak ini. Kami saling menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak," kata Rudy.

Untuk kota Batu dikatakannya paling banyak pajak dari tempat hiburan, pariwisata, dan perdagangan. Rudy menjelaskan hasil dari pajak ini juga untuk masyarakat, sehingga menurutnya sudah saatnya menggugah masyarakat sebagai wajib pajak.

"Jangan lagi menjadi free rider, atau penikmat berbagai fasilitas dan pelayanan umum tanpa berkontribusi melalui pembayaran pajak. Terlebih di Kota Batu sebesar 10 persen hasil dari pajak dibagikan untuk pembangunan desa," paparnya.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved