Malang Raya

Dr Rinekso Kartono Ingatkan Pemkot Malang Bisa Digugat karena Biarkan Banyak Jalan Rusak

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Rinekso Kartono mengkritisi Pemerintah Kota Malang

Dr Rinekso Kartono Ingatkan Pemkot Malang Bisa Digugat karena Biarkan Banyak Jalan Rusak
SURYAMALANG.COM/Benni Indo
Ada tulisan ‘ajor ji’ di dekat jalan berlubang di Jalan Veteran, Kota Malang, Kamis (21/3/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Rinekso Kartono mengkritisi Pemerintah Kota Malang terkait menipisnya anggaran insidentil yang dimanfaatkan untuk perbaikan jalan.

Rinekso mengatakan, menipisnya anggaran di tengah kebutuhan perbaikan jalan menunjukkan Pemkot Malang tidak menerapkan smart government.

“Ya itu menandakan tidak smart government. Artinya smart government itu bisa membuat perencanaan yang baik dan matang. Juga telah membuat forecasting atau ramalan, apa yang menjadi masalah dan kebutuhan ke depan bagi terselenggaranya pemerintahan dan kehiduapan masyarakat yang lebih baik,” katanya, Kamis (21/3/2019).

Dana Perbaikan Jalan Rusak Cuma Rp 1,5 Miliar, Untuk Mobil Dinas DPRD Kota Malang Rp 5,8 Miliar

Di sisi lain, kondisi seperti saat ini menjadi indikator bahwa Pemkot Malang lemah di bidang perencanaan.

Padahal, menurut Rinekso, setiap pemimpin harus membuat perencanaan ke depan yang matang. Bagi Rinekso, pemerintah yang pintar adalah pemerintah yang bisa mengelola keuangan dengan baik.

“Karena pembangunan itu didasarkan atas data. Dari data itu dibuat perencanaan. Misal, pembuatan jalan itu berapa bulan atau berapa tahun sehingga kita tahu kapan jalan akan rusak,” terangnya.

Dengan begitu, semestinya Pemkot Malang sudah mempersiapkan segala hal untuk mengantisipasi jalan rusak. Di sisi lain, menurut survei yang pernah ia lakukan, terjadi kebocoran hingga 30 persen dalam anggaran pembangunan.

“Itu artinya di mana saja terjadi kualitas jalan tidak sesuai dengan spek. Ada pengurangan-pengurangan. Selain itu memang juga, ada faktor pemicu lain seperti genangan air. Tapi sebenarnya kan sudah diketahui,” paparnya.

Komentar Sutiaji Soal Tulisan ‘Ajor Ji’ di Jalan Berlubang Kota Malang

Menurut Rinekso, solusi terdekat yang bisa dilakuan Pemkot Malang adalah berkonsultasi dengan pemerintahan di atasnya. Jika ditakutkan akan hal-hal yang tidak sesuai dalam penganggaran, bisa konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hati-hati pemerintahan kalau membiarkan. Kalau ada kecelakaan dan digugat rakyat, bisa masuk pengadilan dan itu bagian dari kriminal. Kalau ada yang mengadvokasi itu bisa digugat habis-habisan. Mau tidak mau, Pemkot Malang harus konsultasi ke pemerintahan atasannya,” terangnya.

Terkait aksi yang dilakukan oleh sekolompok masyarakat, seharusnya Pemkot Malang menyadari kalau aksi rakyat itu satire atau sindiran. Rakyat yang telah membayar pajak seharusnya tidak dibebani dengan kegiatan-kegaitan penggalan dana.

“Kalau pemerintah hadir, ya itu malu. Rakyat sudah bayar pajak, tapi kenapa harus seperti itu. Satire itu sebetulnya,” jelasnya.

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved