Malang Raya

Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Malang Butuh Rp 31 Miliar, untuk Gaji Pegawai saja Rp 15 Miliar

kebutuhan belanja terbesar masih didominasi gaji pegawai. Nilainya mencapai Rp 15 miliar.

Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Malang Butuh Rp 31 Miliar, untuk Gaji Pegawai saja Rp 15 Miliar
Erwin
Coban Pelangi di Poncokusumo, Kabupaten Malang. 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Malang membutuhkan anggaran ideal Rp 31 miliar per tahun. 

Kepala DLH, Budi Iswoyo, mengatakan, kebutuhan belanja terbesar masih didominasi gaji pegawai. Nilainya mencapai Rp 15 miliar.

“Sisanya kurang lebih Rp 8 miliar kami alokasikan untuk penanganan masalah persampahan. Banyak yang minta kami layani, tapi karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM, maka tidak semuanya dapat kami layani karena memang ada keterbatasan anggaran,” terang Budi ketika dikonfirmasi, Selasa (26/3/2019).

Budi mencontohkan, untuk meningkatkan indeks kualitas pelayanan sebesar 5 persen saja dari segi sarana sekurang-kurangnya DLH harus menambah tujuh unit truk pengangkut sampah.

Tapi, realitanya dalam satu tahun anggaran rata-rata DLH hanya mampu membeli satu unit kendaraan operasional tambahan guna melayani masyarakat.

“Itu belum termasuk kebutuhan kontainer untuk penanganan sampah di lingkungan industri, makanya sampai sekarang kami masih belum mampu melayani (kawasan industri),” jelas Budi.

Selain penanganan sampah, PR dinas lingkungan hidup juga masih cukup besar.

Di antaranya mempertahankan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Sekurang-kurangnya, Budi menuturkan bahwa pihaknya harus mempertahankan indeks Kabupaten Malang pada presentase 68,5 persen tahun ini.

“Tahun lalu indeks kami lebih tinggi dari provinsi maupun nasional, maka tahun ini harus ditingkatkan atau minimal sama dengan tahun lalu,” jelas Budi.

Ada tiga indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan IKLH, yakni kualitas air, udara, serta tutupan lahan. Untuk indeks kualitas air, Budi menuturkan bahwa pihaknya secara intensif telah meningkatkan pengawasan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi pencemaran.

Budi menuturkan bahwa pihaknya masih kesulitan untuk mengawal potensi polusi di aliran sungai. “Karena itu sementara kami optimalkan pengawasan di saluran-saluran IPAL (instalasi pengelolaan air limbah),” kata Budi.

“Yang masih rawan pencemaran mayoritas di Kecamatan Lawang dan Singosari, karena disana kan memang lingkungannya mayoritas industri,” tambahnya.

Sementara untuk udara, Budi menuturkan indeks kualitas udara (IKU) di Kabupaten Malang masih relatif baik jika dibandingkan dengan nasional. Berkaca dari IKU tahun 2018 lalu, Kabupaten Malang telah melebihi target yakni 91 persen. Tantangan DLH tahun ini, menurut Budi adalah meningkatkan indeks tutupan lahan (ITL).

“Fokus kami masih pada pemeliharaan sumber-sumber mata air yang ada, kalau sekarang saat musim penghujan memang tidak ada masalah. Tapi nanti saat musim kemarau kebanyakan sumber-sumber ini berkurang debitnya,” jelas Budi.

Penyebabnya, tidak lain karena semakin berkurangnya lahan resapan yang dapat mengikat air bawah tanah. “Tahun ini targetnya kami lakukan penanaman 30 ribu bibit pohon, lokasinya kami fokuskan di lahan-lahan disekitar sumber mata air,” ujarnya.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved