Rumah Politik Jatim

Survei Universitas Muhammadiyah Surabaya: 98 Persen Pemilih Jatim Masih Menerima Politik Uang

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga milik Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) ini memotret potensi praktik kotor dalam pemilu 2019.

Survei Universitas Muhammadiyah Surabaya: 98 Persen Pemilih Jatim Masih Menerima Politik Uang
bobby koloway
Satria Unggul (dua dari kiri), Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad) ketika ditemui di sela rilis hasil survei terbaru lembaganya, Senin (8/4/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pusat Studi dan Pengembangan Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad) merilis hasil survei terbarunya, Senin (8/4/2019).

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga milik Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) ini memotret potensi praktik kotor dalam pemilu 2019.

Hasilnya, mayoritas masyarakat di Jatim ternyata mau menerima pemberian dari calon (money politic). Tak tanggung-tanggung, prosentasenya mencapai 98,2 persen dari total responden.

Adapun tiga daerah dengan prosentase potensi money politik tertinggi adalah Mojokerto (kabupaten), Bondowoso, dan Sumenep.

"Kami menemukan pergerakan cukup signifikan bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat menerima praktik money politic," kata Satria Unggul, Direktur Pusad UMSurabaya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (8/4/2019).

Meskipun demikian, masyarakat Jatim dinilai tetap rasional dalam menentukan pilihan. "Kami memberikan catatan bahwa potensi money politic belum tentu berbanding lurus dengan pilihan," katanya.

Bahkan, mayoritas masyarakat yang menerima money politic tersebut tetap memberikan pilihan berdasarkan hati nurani, bukan karena pemberian calon. "Bagi pemilih yang menerima money politic tapi tetap memilih berdasarkan hati mencapai 66 persen," katanya.

Hanya 16,67 persen responden yang menyatakan menerima pemberian uang dan pasti memilih sang calon yang memberi. Sedangkan 15 persen menerima pemberian calon, namun pasti tidak memilih si pembeli.

"Sementara hanya ada 1,87 persen yang menolak pemberian uang tersebut," jelas Satria pada rilis yang berlangsung di UMSurabaya ini.

Masih besarnya potensi keberterimaan masyarakat terhadap money politic ditengarai disebabkan beberapa hal. Di antaranya, tradisi menjelang pemilu. "Ada budaya dari masyarakat yang cenderung "receive". Ini ditandai dengan adanya pola serupa di pemilu sebelumnya," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved