Malang Raya

Sutiaji Diperiksa KPK, GMPK Dan MCW: Bukti Kasus Korupsi Di Kota Malang Belum Selesai

Kasus korupsi ‘uang pokir’ yang menyeret mantan Wali Kota Malang, M Anton dan mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono belum seutuhnya selesai

Sutiaji Diperiksa KPK, GMPK Dan MCW: Bukti Kasus Korupsi Di Kota Malang Belum Selesai
suryamalang.com/Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah
Wali Kota Malang, Sutiaji saat keluar dari ruang pemeriksaan oleh KPK di Mapolres Malang Kota 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Diperiksanya Wali Kota Malang Sutiaji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polres Malang Kota menurut Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya, Abdul Aziz, adalah bagian dari upaya KPK membongkar kasus korupsi di Kota Malang. Aziz menilai, KPK memiliki karakter kuat untuk membongkar kasus sampai tuntas.

“Jadi, secara umum KPK akan terus melakukan pendalaman terhadap pihak yang diduga terlibat dalam hal kasus anggota dewan. Karakter dari KPK yang saya lihat, tidak pernah berhenti menyelidiki orang atau pejabat,” ujar Aziz, Selasa (9/4/2019).

Aziz melihat kasus korupsi ‘uang pokir’ yang menyeret mantan Wali Kota Malang, M Anton dan mantan Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono belum seutuhnya selesai. Masih ada beberapa pihak yang perlu dimintai keterangannya, dan bahkan mungkin juga patut diduga terlibat.

“Saya memang sebagai Ketua GMPK Malang Raya melihat belum selesai terkait korupsi ‘uang pokir’ ini. Karena tidak ada korupsi itu berdiri sendiri. Selalu melibatkan orang atau pihak lain,” katanya.

Sutiaji menjadi penting karena saat itu menduduki jabatan sebagai Wakil Wali Kota Malang. Menurut Aziz, sebagai orang nomor dua di Pemkot Malang, semestinya mengetahui apa yang terjadi. Bahkan, jikalau KPK sudah memiliki dua alat bukti yang cukup, kata Aziz, bisa saja Sutiaji ditahan.

“Namun, sejauh mana Sutiaji mampu menjawab pertanyaan penyidik. Kalau tidak bisa, ya patut diduga. Kalau saya melihat sidang di Pengadilan Tipikor, ada 16 pertanyaan dan jawabannya tidak tahu, lupa, tidak tahu, lupa. Hemat saya, Sutiaji harus membuka. Dengan diperiksanya Sutiaji hari ini, kan patut diduga,” terangnya.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), M Fahrudin Andriyansyah mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima dari keterangan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, nama Sutiaji sempat muncul pada tanggal 8 Juli 2015. Saat itu, ada pertemuan yang dihadiri Sutiaji sebelum memasuki ruang rapat paripurna di DPRD Kota Malang.

“Kalau saya lihat di putusan M Anton, jadi peran Sutiaji tidak terlihat. Pasalnya, pertemuan pertama di tanggal 6 Juli 2015, saya lihat di berkas putusan itu tidak ada nama Sutiaji. Namun di tanggal 8, itu sempat ada pertemuan sebelum masuk ruang rapat. Itu nama Sutiaji ada. Setelah itu tidak ada lagi diproses-proses berikutnya,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, yang aktif adalah Cipto, sebagai Sekda atas perintah M Anton yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Malang. Cipto kemudian menghubungi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono. Setelah itu, Jarot memerintah mantan Kepala Bidang PUPPB Kota Malang bernama Teddy Sujadi Soeparna.

“Jarot memerintahkan Tedy untuk mengumpulkan uang dari kontraktor. Yang aktif orang-orang itu. Kemudian uang itu diberikan oleh Tedy ke Arief, jumlahnya Rp 900 juta,” jelasnya.

Dalam kesaksian lain, mengutip keterangan Cipto, Fahrudin mengatakan, kalau uang Rp 900 juta itu kemudian dibagi menjadi dua. Ada nominal Rp 200 juta, dan satunya lagi nominal Rp 700 juta.

Rp 200 juta diberikan kepada Arief. Sedangkan Rp 700 juta dibagikan kepada para anggota dewan. Ada uang Rp 50 juta yang diambil dari anggaran Rp 700 juta untuk biaya keamanan. “Nah biaya keamanan ini yang masih belum jelas,” papar Fahrudin.

Arief juga mendapatkan tambahan Rp 50 juta. Uang itu ia dapat dari anggaran Rp 700 juta tadi. Sehingga total yang diterima Arief adalah Rp 250 juta.

Sisanya, Rp 600 juta dibagikan kepada seluruh anggota dewan, kecuali Arief. Fahrudin juga sempat mendapatkan informasi bahwa saat itu ada pimpinan dewan merasa kurang dari jatah yang telah diberikan. Kemudian oleh Arief menambah Rp 3 juta kepada orang yang mengeluh kurang itu. 

“Kalau ditanya, sejauh mana keterlibatan Sutiaji, jadi berhenti di situ. Pasalnya yang lebih proaktif adalah M Anton dengan Cipto. Tetapi pertanyaannya kalau ditanya apakah ada kasus lain, ini yang perlu ditelusuri. Kalau dalam kasus ini, nama dari Sutiaji hanya ada di tanggal 8 itu,” katanya. 

Penulis: Benni Indo
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved