Malang Raya

Satu Lagi Ironi Tata Kelola Anggaran Pemkot Malang, Dana Rp 538 Miliar Tak Terserap!

DPRD Kota Malang menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Pemerintah Kota Malang tahun 2018 yang mencapai Rp 538 Miliar.

Satu Lagi Ironi Tata Kelola Anggaran Pemkot Malang, Dana Rp 538 Miliar Tak Terserap!
web
ILUSTRASI 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Satu lagi ironi tata kelola anggaran keuangan di Pemkot Malang. Saat pos perawatan jalan rusak dianggarkan kurang dari Rp 2 miliar pada 2019, ternyata banyak dana tahun anggaran 2018 yang justru tidak terserap.  

Ini terungkap dari adanya laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Pemerintah Kota Malang tahun 2018 yang mencapai Rp 538 miliar.

Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto, menyampaikan, SILPA yang lumayan tinggi itu menjadi sorotan tajam.

"Penyerapannya memang tidak maksimal," katanya usai menggelar sidang paripurna dengan agenda Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2018, Jumat (12/4/2019).

Dana Perbaikan Jalan Rusak Cuma Rp 1,5 Miliar, Untuk Mobil Dinas DPRD Kota Malang Rp 5,8 Miliar

MCW Kecam Dana Rp 5,8 Miliar untuk Mobil Dinas Pimpinan DPRD Kota Malang

Ketua KPK ke Malang, Ini Peringatannya soal Rencana Rp 5,8 Miliar untuk Mobil Dinas DPRD

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, sederet kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang sepanjang 2018 tak sesuai dengan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Padahal, RPJMD menjadi acuan proses pembangunan yang harus dilakukan. Dewan meminta agar tahun ini pemerintah lebih fokus dengan setiap program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

"Kami simpulkan, eksekutif hanya sekedar gugur kewajiban LKPJ," terangnya lagi.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, SILPA yang sangat besar itu terjadi lantaran penetapan APBD-Perubahan 2018 baru rampung pada Oktober sehingga ada beberapa kegiatan yang gagal lelang.

"Ada beberapa kendala yang pada akhirnya membuat APBD-Perubahan selesai di Oktober dan membuat banyak kegiatan gagal lelang," jelasnya.

Pemerintah Kota Malang saat itu memilih tidak menggunakan anggaran dan menjadikan sebagai SILPA. Sehingga keputusan akhir adalah tidak menggunakan anggaran, dikarenakan waktu yang sangat sempit di akhir tahun 2018.

"Secara sistematik semestinya ranperda KUAPPAS itu selesai Juli, jadi kami ada waktu banyak untuk merampungkan banyak kegiatan yang tak berjalan di anggaran inti," paparnya.

Dia juga menjelaskan ada banyak program yang gagal lelang di 2018 lantaran waktu yang tak mencukupi. Tahun ini, Pemkot Malang sudah maksimalkan agar Juli sudah selesai PAK.

"Maksimal Agustus sudah rampung," tutup Sutiaji. 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved