Rumah Politik Jatim

Tak Bisa Pilih Caleg, Para Pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo Mengadu ke Bawaslu Jatim 

Perwakilan pengungsi syiah asal Sampang, Pulau Madura yang selama ini tinggal di rumah susun Sidoarjo, mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Tak Bisa Pilih Caleg, Para Pengungsi Syiah Sampang di Sidoarjo Mengadu ke Bawaslu Jatim 
bobby koloway
Perwakilan pengungsi syiah asal Sampang, Pulau Madura yang selama ini tinggal di rumah susun Sidoarjo, mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Senin (15/4/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Perwakilan pengungsi syiah asal Sampang, Pulau Madura yang selama ini tinggal di rumah susun Sidoarjo, mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Senin (15/4/2019).

Sikap ini dilakukan karena mereka beralih status dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). 

Menurut penjelasan perwakilan pengungsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang memindahkan status pemilih mereka kepada KPU Sidoarjo.

Akibatnya, tak seperti pada pemilu sebelumnya, warga pengungsi Sampang itu pun tak bisa menyalurkan suaranya untuk lima surat suara sekaligus.  

"Padahal, pada Pemilu sebelumnya, kami ikut KPU Sampang. Ketika berstatus DPTb, kami lah yang dirugikan," kata Muhlissin, salah satu perwakilan pengungsi Sampang, Senin (15/4/2019) 

Memang, setelah berstatus DPTb, para pengungsi hanya bisa memilih Calon Presiden - Wakil Presiden dan DPD. Sementara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tak lagi dapat dilakukan mengingat perbedaan daerah pemilihan (dapil).  

"Ini sudah menyimpang, menyimpang dari hak. Sekaligus, kami tidak mendapat pelayanan dari KPU. Sehingga, kami melapor ke Bawaslu," tegasnya.  

Menurutnya, nama masing-masing warga pengungsi tersebut telah masuk dalam DPT. "Nama kami ada di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Sampang," katanya.  

Pihaknya pun berharap KPU bisa bertindak arif dengan tak menggolongkan mereka dalam DPTb. "Ketika kami sebagai warga negara, dikebiri, kami sedih. Sebab, KPU tak berlaku sebagaimana mestinya," katanya. 

"Seharusnya, penyelenggara negara bisa transparan, terbuka, proporsional, dan profesional. Sementara, untuk saat ini mereka tidak terbuka sama sekali," urainya.  

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved