Rumah Politik Jatim

Bawaslu Surabaya Sebut Ada Indikasi Politik Uang Hingga Pasca Perhitungan Suara

Money politic bukan sekadar berlangsung sebelum pencoblosan. Kalau menang dan mendapat sejumlah suara, biasanya juga akan diberikan imbalan tertentu

Bawaslu Surabaya Sebut Ada Indikasi Politik Uang Hingga Pasca Perhitungan Suara
bobby koloway
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya menerjunkan Tim Sapu Bersih (Saber) Money Politic untuk mengantisipasi politik uang di pemilu 2019, Selasa (16/4/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya menerjunkan Tim Sapu Bersih (Saber) Money Politic untuk mengantisipasi politik uang di pemilu 2019, Selasa (16/4/2019).

Bukan hanya jelang pemungutan suara, Tim Saber ini akan bekerja hingga pasca pencoblosan.

Berdasarkan penjelasan Komisioner Bawaslu Surabaya, Yaqub Baliyya, tim yang dibentuk tersebut terdiri dari berbagai elemen. Mulai dari pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam) hingga petugas yang ditempatkan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersama jajaran Bawaslu Kota Surabaya.

Tak hanya penyelenggara pemilu, tim saber juga terdiri dari para pemantau pemilu yang telah terakreditasi di tingkat provinsi. "Kami berharap semua stakeholder dapat ikut serta," kata Yaqub di Surabaya, Selasa (16/9/2019).

Pihaknya optimistis, bersama 8146 pengawas TPS serta jajaran Panwascam hingga para pemantau pemilu, money politic dapat dinimalkan. Utamanya, dalam rangka pencegahan.

"Tolok ukurnya, kami mengutamakan langkah preventif. Paling tidak, dengan adanya tim ini, orang-orang akan berhati-hati atau berpikir ulang untuk melakukan money politic," urainya.

"Kami berharap Surabaya bersih. Namun, kalau pun masih ditemukan adanya pelanggaran, kami berharap pelakunya bisa ditangkap (represif)," kata pria yang menjadi Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya ini.

Pihaknya juga telah memetakan daerah rawan politik uang di tiap dapilnya. Yang mana, menurutnya ada lima daerah yang menjadi fokus pihaknya. "Setiap pemilu hampir dipastikan ada. Kami juga telah melakukan penelitian indeks money politics," katanya.

Berdasarkan penelitian pihaknya, kelima Kecamatan tersebut masing-masing adalah Bubutan untuk dapil 1, Kenjeran untuk dapil 2, Rungkut untuk Dapil 3, Wonokromo untuk Dapil 4 , dan Lakarsantri di dapil 5.

Praktek money politic biasanya dilakukan melalui pemberian uang. "Mereka rata-rata bersedia diberikan uang. Uang itu alat tukar yang ringan dan mudah ditukar. Berbeda halnya kalau sembako," katanya.

Pembentukan tim saber tersebut dinilai belum terlambat mengingat pemberian money politic dapat dilakukan kapan saja. "Money politic bisa terjadi kapan saja. Tertinggi, menjelang pencoblosan, namun juga ada setelah perhitungan," katanya.

Bagi pihak yang menemukan indikasi politik uang, Yaqub berharap masyarakat bisa segera melaporkan dengan menyertakan alat bukti dan saksi. Apalagi, pada regulasi yang baru, penerima money politic tak akan dihukum, melainkan hanya pemberinya saja.

Dikonfirmasi terpisah, mantan Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Surya Agung, menyebut potensi politik uang memang bisa saja terjadi pasca perhitungan suara. "Bahkan, ada yang pasca pelantikan. Biasanya, politik uang itu diberikan berupa komitmen atas jumlah suara tertentu," katanya.

"Sehingga inilah yang seharusnya menjadi catatan. Money politic bukan sekadar berlangsung sebelum pencoblosan. Kalau menang dan mendapat sejumlah suara, biasanya juga akan diberikan imbalan tertentu," ungkapnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved