Malang Raya

Pemkot Malang Komitmen Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penataan Aset

Wali Kota Malang, Sutiaji hadir langsung ke acara itu. Ia tidak sendiri, ada Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), Ade Herawanto

Pemkot Malang Komitmen Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penataan Aset
Humas
Wali Kota Malang, Sutiaji saat menandatangani kerjasama optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (23/4/2019). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN -  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meneken kerjasama optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/4/2019) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Agenda penandatanganan kerjasama ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Kepala Daerah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seluruh Jawa Timur.

Wali Kota Malang, Sutiaji hadir langsung ke acara itu. Ia tidak sendiri, ada Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D), Ade Herawanto dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Khofifah menjelaskan pentingnya koneksitas antar pemerintah daerah melalui sistem terpadu dalam meningkatkan pendapatan sekaligus mengamankan aset daerah.

Ia menjelaskan, koneksitas itu penting karena merupakan bagian dari bersatunya pusat data informasi baik antara OPD di Pemprov tapi juga koneksitas antara OPD Pemprov dan Pemkab atau Pemkot.

“Rakor dan penandatanganan ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk optimalisasi pendapatan serta penataan aset daerah lebih baik. Termasuk bagaimana memetakan kendala atau penghambat optimalisasi dan penataan aset setiap daerah di Jawa Timur,” kata Khofifah, Selasa (23/4/2019).

Khofifah meminta ada tindak lanjut dari rakor yang dilakukan dan diharapkan muncul sebuah sistem dengan format seperti online single submission dan cashless.

"Kaitannya dengan semua yang elektronik seperti, e-planning, e-budgeting dan seterusnya mampu berseiring dengan apa yang dikenal dengan konsep smarr seperti smart parking dan seterusnya. Pada dasarnya setiap daerah sudah punya inovasi," bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaita, mendorong agar seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur bisa meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan penertiban aset yang dimiliki. KPK juga memberikan target agar daerah yang mendapatkan pendampingan bisa menaikkan pendapatan hingga 50 persen setiap tahun.

“KPK memiliki program termasuk bagaimana masing-masing daerah mengoptimalkan pendapat daerah. Optimialisasi ini bisa dari pajak hotel yang paling cepat, pajak restoran, pajak parkir biaya perolehan dari BPN dari tanah yang dimiliki, dan macam-macam," kata Basaria.

Ia juga menekankan agar ada manajemen aset dengan baik dan tertata. Daerah diimbau agar  mengetahui data aset dan diharapkan mampu memaksimalkannya.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved