Hanya untuk Pilih Kepala Desa, Sidoarjo Harus Keluarkan Rp 35 Miliar

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO - Perdebatan tentang siap tidaknya Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menggelar pemilihan kepada desa (pilkades) e-voting masih terjadi di internal panitia khusus (pansus) DPRD.

Selain berdebat itu, anggaran untuk pilkades e-voting juga tidak sedikit.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Sugeng Dariyanto mengungkapkan, butuh tujuh komputer untuk satu desa. Satu komputer, estimasinya Rp 13 juta. Setidaknya lebih dari Rp 35 miliar.

"Anggaran awal memang besar. Tapi nanti lebih hemat," ujar Sugeng, Minggu (21/6/2015).

Dana itu belum termasuk untuk pelatihan bagi petugas TPS yang mengoprasikan aplikasi e-voting. Sistemnya ini ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, yang akan mengeset sistem e-voting ini adalah BPPT pusat.

Menurut Sugeng, dana pengadaan peralatan memang relatif tinggi. Namun, setelah pengadaan, anggarannya tidak akan besar lagi karena hanya perawatan.

"Penganggaran selanjutnya hanya untuk pemeliharaan. Jadi ke depan bisa hemat," ujarn Sugeng.

Dia masih menunggu pengesahan raperda Pilkades yang masih di godok Pansus Pilkades di DPRD Sidoarjo. Setelah itu, dia akan menganggarkan untuk pilkades pada 2016. Artinya, paling lambat pilkades e-voting bisa digelar pada tahun berikutnya.

Masalah lain dari pembahasan raperda ini adalah kesiapan Sidoarjo menggelar pilkades e-voting. Suara anggota pansus terbelah. Ada dua pendapat yang berdebat tajam perihal mekanisme pemilihan berbasis elektronik atau manual.

Satu kubu mengklaim pilkades e-voting lebih praktis dan hemat. Apalagi saat ini warga Sidoarjo memiliki e-KTP sebagai syarat utama e-voting. Pihak lain menilai Sidoarjo belum siap karena tidak semua warga mengatongi e-KTP dan sistem ini rawan diretas.

(Miftah Fariidl)