Malang Raya

Pemkot Batu Punya Utang PBB Rp 50 Miliar dan Bisa Dipersoalkan BPK

Pemkot Batu terus berupaya menyelesaikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemkot Batu Punya Utang PBB Rp 50 Miliar dan Bisa Dipersoalkan BPK
SURYAMALANG.COM/achmad amru muiz
Warga Kota Batu antusias membayar PBB setelah disediakan berbagai jenis hadiah yang disediakan petugas penerima PBB Kecamatan Batu, Rabu (1/7/2015). 

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemkot Batu terus berupaya menyelesaikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasalnya, penyelesaian piutang PBB yang belum tertagih hingga sekarang telah mengganjal predikat pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Pemkot Batu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, dari total piutang PBB yang belum tertagih sesuai audit BPK mencapai sekitar Rp 54 miliar. Namun dari jumlah tersebut melalui kerja keras tim Pemkot Batu sekarang ini PBB sudah tertagih mencapai Rp 4 miliar.

"Kekurangan penagihan sebesar Rp 50 miliar saat ini terus diupayakan oleh tim," kata Punjul Santoso, Minggu (5/7).

Dijelaskan Punjul, sebenarnya terjadinya piutang PBB berlangsung ketika masih di tangani Kantor Pelayanan Pajak antara tahun 2002 hingga 2011 lalu. Dan piutang PBB itu baru diketahui saat pengelolaan PBB diserahkan penangananya ke Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat mulai tahun 2011.

"Jadi kami istilahnya ketiban sampur harus menagih PBB yang belum terbayar saat ditangani KPP. Celakanya piutang PBB itu menjadi kewajiban Pemkot dalam mengelola manajemen keuangan yang diaudit BPK setiap tahun," ucap Punjul Santoso.

Oleh karena itu, dikatakan Punjul, dengan sisa waktu penyelesaian rekomendasi BPK hingga tanggal 26 Juli 2015 pihaknya optimis persoalan piutang PBB itu bisa terselesaikan.

Setidaknya, tim Pemkot sudah melakukan upaya verifikasi data piutang PBB. Hal itu setelah tim Pemkot melakukan koordinasi dengan KPP Malang untuk meminta data piutang PBB tersebut. Siapa saja yang belum melunasi PBB selama beberapa tahun sudah bisa diketahui.

Dan tim Pemkot juga berusaha mencari kebenaran apakah betul ada piutang PBB dari seseorang itu atau tidak dan dimana saja mereka.

"Maka dari itu, dalam sisa waktu sebelum tanggal 26 Juli tim Pemkot berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan verifikasi piutang PBB," tandas Punjul Santoso.

Sedangkan adanya perbedaan data PBB antara Sistem Informasi Obyek Pajak (SIOP) 1999 - 2004 dengan data manual PBB, tambah Punjul, mencapai Rp 14,7 miliar. Hal itupun baru diketahui pada tahun 2012 sehingga saat ini terus dilakukan penelusuran dan pencocokan data.

"Apabila perbedaan data PBB tidak segera diselesaikan dipastikan akan terus dipersoalkan BPK. Makanya persoalan itu masih terus dilakukan upaya penyelesaian," tutur Punjul Santoso.

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: fatkhulalami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved